Berita

Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo/ net

Politik

Dilarang Bicara Soal Capres, DPC PDIP Ngawi: Silakan Kalau Mau Bentuk Relawan Puan atau Ganjar

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 14:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan relawan Gema Puan yang mendeklarasikan dukungan mereka kepada Puan Maharani sebagai calon presiden pada 2024 semakin membuat kondisi internal PDI Perjuangan semakin dinamis.

Relawan Gema Puan seolah menjadi "lawan" bagi relawan Sahabat Ganjar yang sudah lebih mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju sebagi calon presiden 2024.

Menanggapi kehadiran relawan yang mendukung dua sosok kader PDIP, Ketua DPC PDIP Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, tak terlalu mempermasalahkannya. Karena itu adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya,


"Jadi kita serahkan dulu ke masing-masing (masyarakat) kalau memang ada yang membentuk misalkan dari relawan Mbak Puan atau Mas Ganjar itu dipersilakan," ucap Antok, sapaan akrabnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (11/10).

Namun demikian, sebagai kader dirinya memang dilarang bicara soal capres pada Pilpres 2024.

Antok yang juga Wakil Bupati (Wabup) Ngawi itu menegaskan, sebagai kader dari jajaran DPC hingga kepengurusan ranting memang dilarang bicara maupun menyikapi siapa yang kelak jadi capres dari PDIP.

"Tapi untuk partai kira-kira dua bulan lalu, ada surat dari DPP agar partai tidak memberikan penyikapan apapun terkait dengan capres," tegasnya.

Sekali lagi, secara eksternal dirinya memang tidak berhak melarang masyarakat melakukan deklarasi sebagai relawan Puan atau Ganjar.

Namun di sisi internal PDIP memang ada warning dari kepengurusan pusat untuk tidak bersikap secara politik terhadap dua nama tersebut.

Relawan dan pendukung Puan Maharani yang menamakan diri Gema Puan dideklarasikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (10/10). Gema Puan dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada 2024.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya