Berita

Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo/ net

Politik

Dilarang Bicara Soal Capres, DPC PDIP Ngawi: Silakan Kalau Mau Bentuk Relawan Puan atau Ganjar

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 14:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan relawan Gema Puan yang mendeklarasikan dukungan mereka kepada Puan Maharani sebagai calon presiden pada 2024 semakin membuat kondisi internal PDI Perjuangan semakin dinamis.

Relawan Gema Puan seolah menjadi "lawan" bagi relawan Sahabat Ganjar yang sudah lebih mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju sebagi calon presiden 2024.

Menanggapi kehadiran relawan yang mendukung dua sosok kader PDIP, Ketua DPC PDIP Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, tak terlalu mempermasalahkannya. Karena itu adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya,


"Jadi kita serahkan dulu ke masing-masing (masyarakat) kalau memang ada yang membentuk misalkan dari relawan Mbak Puan atau Mas Ganjar itu dipersilakan," ucap Antok, sapaan akrabnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (11/10).

Namun demikian, sebagai kader dirinya memang dilarang bicara soal capres pada Pilpres 2024.

Antok yang juga Wakil Bupati (Wabup) Ngawi itu menegaskan, sebagai kader dari jajaran DPC hingga kepengurusan ranting memang dilarang bicara maupun menyikapi siapa yang kelak jadi capres dari PDIP.

"Tapi untuk partai kira-kira dua bulan lalu, ada surat dari DPP agar partai tidak memberikan penyikapan apapun terkait dengan capres," tegasnya.

Sekali lagi, secara eksternal dirinya memang tidak berhak melarang masyarakat melakukan deklarasi sebagai relawan Puan atau Ganjar.

Namun di sisi internal PDIP memang ada warning dari kepengurusan pusat untuk tidak bersikap secara politik terhadap dua nama tersebut.

Relawan dan pendukung Puan Maharani yang menamakan diri Gema Puan dideklarasikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (10/10). Gema Puan dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada 2024.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya