Berita

Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo/ net

Politik

Dilarang Bicara Soal Capres, DPC PDIP Ngawi: Silakan Kalau Mau Bentuk Relawan Puan atau Ganjar

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 14:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan relawan Gema Puan yang mendeklarasikan dukungan mereka kepada Puan Maharani sebagai calon presiden pada 2024 semakin membuat kondisi internal PDI Perjuangan semakin dinamis.

Relawan Gema Puan seolah menjadi "lawan" bagi relawan Sahabat Ganjar yang sudah lebih mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju sebagi calon presiden 2024.

Menanggapi kehadiran relawan yang mendukung dua sosok kader PDIP, Ketua DPC PDIP Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, tak terlalu mempermasalahkannya. Karena itu adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya,

"Jadi kita serahkan dulu ke masing-masing (masyarakat) kalau memang ada yang membentuk misalkan dari relawan Mbak Puan atau Mas Ganjar itu dipersilakan," ucap Antok, sapaan akrabnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (11/10).

Namun demikian, sebagai kader dirinya memang dilarang bicara soal capres pada Pilpres 2024.

Antok yang juga Wakil Bupati (Wabup) Ngawi itu menegaskan, sebagai kader dari jajaran DPC hingga kepengurusan ranting memang dilarang bicara maupun menyikapi siapa yang kelak jadi capres dari PDIP.

"Tapi untuk partai kira-kira dua bulan lalu, ada surat dari DPP agar partai tidak memberikan penyikapan apapun terkait dengan capres," tegasnya.

Sekali lagi, secara eksternal dirinya memang tidak berhak melarang masyarakat melakukan deklarasi sebagai relawan Puan atau Ganjar.

Namun di sisi internal PDIP memang ada warning dari kepengurusan pusat untuk tidak bersikap secara politik terhadap dua nama tersebut.

Relawan dan pendukung Puan Maharani yang menamakan diri Gema Puan dideklarasikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (10/10). Gema Puan dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada 2024.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya