Anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi/Net
Konflik antara Viani Limardi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memanas.
Viani sudah resmi dipecat PSI dari keanggotaan karena dituding telah menggelembungkan dana reses dan melanggar AD/ART. Bahkan DPP PSI mengancam bakal mencopot Viani sebagai DPRD DKI lewat pergantian antar waktu (PAW).
Menanggapi hal ini, Viani mengaku tidak gentar. Ia akan menuntut balik PSI dengan menggugat sebesar Rp 1 triliun karena merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan.
"Buat saya sendiri, PAW bukan akhir dari dunia ini. Bukan akhir dari kehidupan saya," kata Viani diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (8/10).
Banyak pihak yang menduga, PSI memecat Viani karena kerap membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan PSI yang selalu mengkritik Anies.
Salah satu pembelaan Viani yang paling mencolok adalah ketika Anies mengalami kejadian apes karena tercebur ke selokan atau got saat melakukan blusukan ke wilayah Jakarta Utara. Viani terang-terangan membela Anies melalui akun Instagram resminya walaupun ia sadar postingannya itu berisiko.
"Kita boleh enggak sependapat dan enggak sejalan, tapi yang substansiallah," jelas Viani.
Sikap Viani yang berbeda dengan Fraksi PSI juga pernah ditunjukkan saat pembahasan revisi Peraturan Daerah DKI 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Saat itu, PSI Pemporov DKI memberikan insentif bagi warga yang sudah divaksin Covid-19 dengan besaran Rp 150 ribu per orang.
Namun, Viani Limardi tidak sepaham dengan fraksinya. Dia merasa insentif tidak diperlukan mengingat vaksinasi Covid-19 adalah tanggung jawab bersama agar menekan penularan virus corona.
“Uang kita aja udah enggak cukup masih aja mau dikasih insentif,†tandas Viani.
