Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi/Net

Politik

Viani Limardi: PAW Bukan Akhir dari Dunia

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 17:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Konflik antara Viani Limardi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memanas.

Viani sudah resmi dipecat PSI dari keanggotaan karena dituding telah menggelembungkan dana reses dan melanggar AD/ART. Bahkan DPP PSI mengancam bakal mencopot Viani  sebagai DPRD DKI lewat pergantian antar waktu (PAW).

Menanggapi hal ini, Viani mengaku tidak gentar. Ia akan menuntut balik PSI dengan menggugat sebesar Rp 1 triliun karena merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan.


"Buat saya sendiri, PAW bukan akhir dari dunia ini. Bukan akhir dari kehidupan saya," kata Viani diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (8/10).

Banyak pihak yang menduga, PSI memecat Viani karena kerap membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan PSI yang selalu mengkritik Anies.

Salah satu pembelaan Viani yang paling mencolok adalah ketika Anies mengalami kejadian apes karena tercebur ke selokan atau got saat melakukan blusukan ke wilayah Jakarta Utara. Viani terang-terangan membela Anies melalui akun Instagram resminya walaupun ia sadar postingannya itu berisiko.

"Kita boleh enggak sependapat dan enggak sejalan, tapi yang substansiallah," jelas Viani.

Sikap Viani yang berbeda dengan Fraksi PSI juga pernah ditunjukkan saat pembahasan revisi Peraturan Daerah DKI 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Saat itu, PSI Pemporov DKI memberikan insentif bagi warga yang sudah divaksin Covid-19 dengan besaran Rp 150 ribu per orang.

Namun, Viani Limardi tidak sepaham dengan fraksinya. Dia merasa insentif tidak diperlukan mengingat vaksinasi Covid-19 adalah tanggung jawab bersama agar menekan penularan virus corona.

“Uang kita aja udah enggak cukup masih aja mau dikasih insentif,” tandas Viani.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya