Berita

Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono (kanan)/Net

Politik

Pandora Papers Bukan Barang Haram, Orang Indonesia Cuma Cari Modal untuk Tanam Investasi di Tanah Air

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 17:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masuknya sejumlah pejabat dalam dokumen Pandora Papers bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Sebab, Pandora Papers merupakan bagian dari pelayanan sebuah negara yang memiliki layanan suaka pajak atau tax heaven.

Begitu penjelasan mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter pribadinya, Jumat (8/10).

“Jadi legal bos, jangan kan orang-orang Indonesia, orang BUMN aja ada namanya di sana. Karena itu diupayakan menarik modal dari situ,” urainya.

Uang yang masuk dalam suaka pajak memang berasal dari berbagai macam sumber. Mulai dari hasil korupsi di luar negeri hingga memungkinkan dari uang hasil berjualan narkoba.

Intinya, uang-uang dalam jumlah besar itu tidak bisa masuk ke dalam negeri begitu saja. Sebab prosesnya akan panjang ada ada pengenaan biaya yang terbilang besar.

Singkatnya, kata Arief Poyuono, orang Indonesia yang masuk dalam Pandora Papers hanya bertujuan untuk mencari modal di luar negeri. Tujuannya, untuk bisa menanamkan investasi di Indonesia.

“Karena bunganya murah di sana,” tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.

“Jadi Pandora Papers itu bukan barang haram. Panama Papers juga bukan barang haram. Mana ada yang dihukum sampai hari ini?” sambungnya.

Arief Poyuono bahkan menyarankan agar Indonesia bisa membuat layanan serupa. Dia yakin dengan adanya layanan itu, Indonesia juga bisa maju.

“Indonesia harus buat, Malaysia saja punya,” demikian Arief Poyuono.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya