Berita

Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Gerindra, Ihsanudin/Ist

Politik

Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jabar, Politikus Gerindra: Jangan Biarkan Rakyat Miskin Ikhtiar Sendiri

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi serius dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

Pasalnya, ada lima kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi. Yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung.

Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560.


"Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, Jumat (8/10).

Menurut Ihsanudin, seharusnya Pemprov Jabar bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinkron.

"Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia juga meminta Gubernur Jabar jangan hanya mementingkan pencitraan, sementara yang prioritas malah dikesampingkan. Pemprov harus serius untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja, kata Ihsanudin.

"Konkretnya lagi, jangan membangun 'menara gading' sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya