Berita

Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Gerindra, Ihsanudin/Ist

Politik

Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jabar, Politikus Gerindra: Jangan Biarkan Rakyat Miskin Ikhtiar Sendiri

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi serius dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

Pasalnya, ada lima kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi. Yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung.

Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560.


"Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, Jumat (8/10).

Menurut Ihsanudin, seharusnya Pemprov Jabar bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinkron.

"Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia juga meminta Gubernur Jabar jangan hanya mementingkan pencitraan, sementara yang prioritas malah dikesampingkan. Pemprov harus serius untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja, kata Ihsanudin.

"Konkretnya lagi, jangan membangun 'menara gading' sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya