Berita

Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Gerindra, Ihsanudin/Ist

Politik

Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jabar, Politikus Gerindra: Jangan Biarkan Rakyat Miskin Ikhtiar Sendiri

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi serius dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

Pasalnya, ada lima kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi. Yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung.

Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560.


"Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, Jumat (8/10).

Menurut Ihsanudin, seharusnya Pemprov Jabar bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinkron.

"Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia juga meminta Gubernur Jabar jangan hanya mementingkan pencitraan, sementara yang prioritas malah dikesampingkan. Pemprov harus serius untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja, kata Ihsanudin.

"Konkretnya lagi, jangan membangun 'menara gading' sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Pencalonan Kaesang di Solo Raya Sinyal Perang Terbuka PSI vs PDIP

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Araghchi Ancam Balas Serangan Ukraina ke Kapal Dagang Iran

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Istana Tegaskan Mundurnya Perry Warjiyo Murni Keputusan Pribadi

Senin, 27 Juli 2026 | 10:13

Kejaksaan Harus Jawab Klaim Kriminalisasi Febrie dengan Bukti

Senin, 27 Juli 2026 | 10:04

KPK Dalami Aliran Dana yang Diduga Disiapkan Bupati Kuansing untuk Raja Juli

Senin, 27 Juli 2026 | 09:57

Penyaluran Bansos Lewat Kopdes Perlu SOP yang Ketat

Senin, 27 Juli 2026 | 09:51

IHSG Merah, Rupiah Ambruk ke Rp17.976 per Dolar AS Usai Gubernur BI Mundur

Senin, 27 Juli 2026 | 09:47

Kasatnarkoba Polres Tangsel Ditangkap Bareskrim

Senin, 27 Juli 2026 | 09:37

Pengamat: Sulit bagi Kaesang dan PSI Kuasai Solo Raya

Senin, 27 Juli 2026 | 09:34

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Perry Warjiyo di Kepemimpinan Bank Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 | 09:25

Selengkapnya