Berita

Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Gerindra, Ihsanudin/Ist

Politik

Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jabar, Politikus Gerindra: Jangan Biarkan Rakyat Miskin Ikhtiar Sendiri

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi serius dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

Pasalnya, ada lima kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi. Yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung.

Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560.


"Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, Jumat (8/10).

Menurut Ihsanudin, seharusnya Pemprov Jabar bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinkron.

"Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia juga meminta Gubernur Jabar jangan hanya mementingkan pencitraan, sementara yang prioritas malah dikesampingkan. Pemprov harus serius untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja, kata Ihsanudin.

"Konkretnya lagi, jangan membangun 'menara gading' sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya