Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Pak Jokowi, Apa Tidak Bahaya Jika Swasta yang Beli Jalan Tol Bekerjasama dengan Asing?

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bangsa Indonesia bisa berada dalam situasi yang berbahaya ketika infrastruktur yang telah dibangun kembali dijual oleh rezim Joko Widodo kepada swasta. Terutama ketika pihak swasta tersebut bekerjasama dengan asing.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, rezim Jokowi dianggap sedang memperkaya swasta dengan cara swastanisasi tol. Karena jalan tol yang sudah dibangun oleh BUMN justru kemudian dijual ke swasta.

"Infrastruktur Jokowi hanya bikin masalah saja. Lalu negara dapat apa? Negara yang bangun tol tapi swasta yang untung. Apa namanya model infrastruktur seperti ini?" ucap Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/10).


Dengan cara-cara seperti ini, tak ada keuntungan yang didapat negara dari membangun tol tersebut. Justru menjadi buntung karena yang kenyang pihak swasta.

"Kalau sudah dibeli swasta, kan bisa oleh swasta diagunkan lagi untuk kepentingan bisnisnya. Ini namanya BUMN hanya dijadikan alat untuk kepentingan swasta," jelasnya.

"Ini terjadi akibat negara tidak punya sumber pendapatan. Akhirnya semua dijual ke swasta. Apalagi kalau swasta itu bekerjasama dengan asing. Apa tidak berbahaya?" pungkas Muslim.

Beberapa jalan tol di Indonesia garapan PT Waskita Karya telah dijual kepada pihak swasta sebagai upaya penyehatan keuangan. Seperti Tol Cibitung-Cilincing kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) senilai Rp 2,44 triliun.

Waskita juga telah melakukan hal serupa untuk Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tol Semarang-Batang, dan Tol Cinere-Serpong.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya