Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Ist

Politik

Ribuan Kilometer Jalan Tol Indonesia Terancam Dikuasai Swasta Gegara Utang Menggunung

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Divestasi jalan tol yang dilakukan PT Waskita Karya di sejumlah daerah bukan hal yang mengagetkan. Sebab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

"BUMN karya adalah BUMN dengan keadaan keuangan yang paling buruk sekarang ini. Utang besar, pendapatan menurun, dan membuat semuanya terancam bangkrut seperti Garuda," kata Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/10).

Berangkat dari kondisi yang tak berangsur membaik, BUMN Karya pun diyakini akan terus melakukan divestasi tidak hanya untuk jalan tol, melainkan ada kemungkinan infrastruktur lain.


"Hampir dapat dipastikan bahwa aset-aset akan mereka jual semua, terutama aset jalan tol. Karena menutup utang dengan pendapatan hampir tidak mungkin," kritiknya.

Divestasi oleh BUMN Waskita Karya ini dinilai bukan opsi yang baik. Sebab penjualan infrastruktur di masa pandemi Covid-19 sekarang ini tidak akan mendapat untung besar.

"Di tengah situasi krisis, maka jalan tol akan dijual murah. Pemerintah lagi BU alias butuh uang, jadi harga jualnya pun harga BU. Besar ongkos buatnya daripada hasilnya," tegasnya.

Beberapa jalan tol di Indonesia garapan Waskita Karya telah dijual sebagai upaya penyehatan keuangan. Seperti Tol Cibitung-Cilincing kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) senilai Rp 2,44 triliun.

Selain itu, Waskita juga telah melakukan hal serupa kepada Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tol Semarang-Batang, dan Tol Cinere-Serpong.

"Kita akan melihat bahwa di masa mendatang tidak ada lagi negara menguasai jalan tol melalui BUMN-nya, semua jalan tol ribuan kilometer akan dikuasai swasta," tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya