Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Komisi II Hindari Voting Untuk Putuskan Jadwal Pemilu 2024

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 03:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jadwal Pemilu Serentak 2024 masih menggantung alias belum diputuskan bersama-sama antara penyelenggara pemilu, DPR RI dan juga pemerintah.

Tapi, Komisi II DPR RI mengaku masih mengupayakan penentuan jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 diambil dengan jalan musyawarah mufakat.

Disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, bahwa keputusan terkait jadwal Pemilu 2024 memang dimungkinkan diambil melalui mekanisme voting.


"Kita menghindari voting. Kalau mau paksa ambil keputusan bisa saja. Tapi kami sudah bersepakat karena ini hajatan kita semua," kata Doli di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/10).

Bagi Doli, Pemilu 2024 adalah hajatan akbar yang menentukan arah bangsa dalam periode lima tahun. Sehingga, semua tahapannya harus dilakukan dengan cara yang baik.

"Kita ingin keputusan tentang Pemilu ini kan yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang, tentu kita sebisa (mungkin) enggak ambil konsep dan desain yang betul-betul berdasarkan konsensus kita semua, bukan karena menang-menangan," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sejauh beberapa fraksi sudah menentukan sikap, terhadap dua usulan jadwal pencoblosan.

Dua jadwal itu adalah usulan pemerintah agar pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, usul KPU RI adalah 21 Februari.

"Sudah dijelaskan, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN secara jelas mendukung pelaksanaan (Pemilu) 15 Mei dan tetap (Pilkada) 27 November," katanya.

Sedangkan PDI Perjuangan, PKS, dan PPP cenderung lebih sepakat dengan usulan KPU, agar Pemilu dilangsungkan 21 Februari 2024.

"Sementara Demokrat dan PKB menyerahkan sepenuhnya kesiapan dari KPU dan pemerintah," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Pencalonan Kaesang di Solo Raya Sinyal Perang Terbuka PSI vs PDIP

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Araghchi Ancam Balas Serangan Ukraina ke Kapal Dagang Iran

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Istana Tegaskan Mundurnya Perry Warjiyo Murni Keputusan Pribadi

Senin, 27 Juli 2026 | 10:13

Kejaksaan Harus Jawab Klaim Kriminalisasi Febrie dengan Bukti

Senin, 27 Juli 2026 | 10:04

KPK Dalami Aliran Dana yang Diduga Disiapkan Bupati Kuansing untuk Raja Juli

Senin, 27 Juli 2026 | 09:57

Penyaluran Bansos Lewat Kopdes Perlu SOP yang Ketat

Senin, 27 Juli 2026 | 09:51

IHSG Merah, Rupiah Ambruk ke Rp17.976 per Dolar AS Usai Gubernur BI Mundur

Senin, 27 Juli 2026 | 09:47

Kasatnarkoba Polres Tangsel Ditangkap Bareskrim

Senin, 27 Juli 2026 | 09:37

Pengamat: Sulit bagi Kaesang dan PSI Kuasai Solo Raya

Senin, 27 Juli 2026 | 09:34

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Perry Warjiyo di Kepemimpinan Bank Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 | 09:25

Selengkapnya