Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Komisi II Hindari Voting Untuk Putuskan Jadwal Pemilu 2024

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 03:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jadwal Pemilu Serentak 2024 masih menggantung alias belum diputuskan bersama-sama antara penyelenggara pemilu, DPR RI dan juga pemerintah.

Tapi, Komisi II DPR RI mengaku masih mengupayakan penentuan jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 diambil dengan jalan musyawarah mufakat.

Disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, bahwa keputusan terkait jadwal Pemilu 2024 memang dimungkinkan diambil melalui mekanisme voting.


"Kita menghindari voting. Kalau mau paksa ambil keputusan bisa saja. Tapi kami sudah bersepakat karena ini hajatan kita semua," kata Doli di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/10).

Bagi Doli, Pemilu 2024 adalah hajatan akbar yang menentukan arah bangsa dalam periode lima tahun. Sehingga, semua tahapannya harus dilakukan dengan cara yang baik.

"Kita ingin keputusan tentang Pemilu ini kan yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang, tentu kita sebisa (mungkin) enggak ambil konsep dan desain yang betul-betul berdasarkan konsensus kita semua, bukan karena menang-menangan," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sejauh beberapa fraksi sudah menentukan sikap, terhadap dua usulan jadwal pencoblosan.

Dua jadwal itu adalah usulan pemerintah agar pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, usul KPU RI adalah 21 Februari.

"Sudah dijelaskan, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN secara jelas mendukung pelaksanaan (Pemilu) 15 Mei dan tetap (Pilkada) 27 November," katanya.

Sedangkan PDI Perjuangan, PKS, dan PPP cenderung lebih sepakat dengan usulan KPU, agar Pemilu dilangsungkan 21 Februari 2024.

"Sementara Demokrat dan PKB menyerahkan sepenuhnya kesiapan dari KPU dan pemerintah," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya