Gede Sandra: UU HPP Pesanan Cukong dan Oligarki

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan nama voluntary disclosure program (VDP) dianggap titipan oligarki.

Peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra menyebut, tax amnesty jilid 2 lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong.

“Yang paling berkepentingan dengan ini terutama para pejabat dan pengusaha yang melakukan dosa-dosa keuangan pada era pasca 2015 hingga sekarang. Dosa-dosa tersebut akan diputihkan semuanya dengan tax amnesty jilid 2 ini," kata Gede kepada redaksi, Kamis (7/10).

Ia memaparkan, tax amnesty jilid I memutihkan kasus-kasus 'kejahatan' pajak sebelum 2015. Sedangkan tax amnesty jilid 2 dianggap akan memutihkan kejahatan pajak dan keuangan yang baru dilakukan sepanjang 6 tahun terakhir.

"Jadi harta wajib pajak yang bersumber dari manapun, termasuk juga yang mungkin bersumber dari korupsi proyek-proyek negara pasca 2015, semua akan diputihkan kembali," lanjutnya.

Padahal, kata dia, negara belakangan banyak menggelontorkan anggaran yang rentan terjadi kebocoran. Salah satu yang terungkap di publik adalah kasus korupsi bansos melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara.

“Negeri ini benar-benar surganya para oligarki. Semua produk UU yang dikeluarkan DPR dan pemerintah benar-benar service untuk oligarki, mulai dari perpanjangan izin tambang, pembebasan royalti, pelemahan buruh, impor pangan dan lain-lain," tandasnya.