Berita

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso didampingi Sekretaris Jenderal, Data Wardana menerima pengaduan Kopsa-M/Ist

Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Himpunan Petani Sawit Makmur Ngadu Ke IPW

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Para petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar Riau mengadukan dugaan tindak kriminalisasi yang dialami kepada Indonesia Police Watch (IPW).  

Dalam keterangan tertulis Setara Institute yang diterima redaksi, Kamis (7/10). Pengaduan ini diterima langsung oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Data Wardana.

Perwakilan petani Kopsa M, Disna Riantina menyampaikan pengaduan ini didasari dengan adanya ancaman hingga kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.


"Salah satunya adalah pentersangkaan dengan kasus-kasus yang sarat rekayasa. Saat ini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah dan dua orang petani telah ditetapkan tersangka," kata Disna Riantina.

Disna mengungkap, tekanan-tekanan ini menguat sejalan dengan upaya Kopsa M melaporkan dugaan perampasan lahan kebun
seluas 400 hektare milik petani Kopsa M oleh satu perusahaan swasta, yakni PT. Langgam Harmuni kepada Satgas Mafia Tanah di Bareskrim Polri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua IPW menyatakan akan mempelajari pengaduan dan menindaklanjutinya segera. IPW, kata Sugeng Teguh, mempunyai mandat publik untuk memantau kinerja institusi Polri.

Menurut Sugeng Teguh, dugaan kriminalisasi ini sangat bertentangan dengan visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendorong restorative justice dalam penanganan kasuskasus kemasyarakatan.

"Apalagi Presiden Jokowi tegas menyatakan bahwa Polri tidak perlu ragu memberantas mafia tanah. IPW sangat konsen pada arahan Presiden pada Kapolri untuk memberantas mafia tanah dan menindak aparat polisi yang menjadi backing mafia tanah. Kasus Kopsa M ini adalah salah satu kasus mafia tanah pada sektor perkebunan," demikian Sugeng Teguh Santoso.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya