Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping saat bertemu dan bahas sejumlah kerjasama/Net
Pemerintah diminta waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlement.
Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.
Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjend TNI (Purn) Sudrajat dalam acara diskusi virtual NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, yang digagas Gelora Talks, Rabu (6/10).
“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,†ucap Sudrajat.
Sudrajat meminta Indonesia memahami konteks perdagangan dengan China secara baik. Selain itu, pemerintahan Jokowi diminta perbanyak memunculkan ide dari lembaga penelitian serta edukasi yang mendalam terhadap China.
“Jadi China
study itu is very important karena salah satu
core bisnis kita ke depan 5-10 tahun yang akan datang kita tidak bisa lepas dari pengaruh membesarnya China,†katanya.
Selain itu, pemerintah juga diminta tidak parno dengan banyaknya masyarakat yang menonton film pembantaian G30S/PKI.
Menurutnya, masyarakat perlu tahu dan menilai sendiri terhadap munculnya komunisme di Indonesia.
“Film G30S/PKI itu opsional saja, tidak perlu dilarang dan tidak usah dipromosikan juga. Silahkan saja biar rakyat yang belajar sendiri dari itu, karena nyatanya kita harus melihat dunia yang sudah berubah tidak lagi seperti dulu,†katanya.
"Yang harus kita pertimbangkan adalah sekarang bagaimana bangsa ini lebih produktif lagi,†tutupnya.
