Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

600 Nama Warganya Masuk Pandora Papers, Prancis Mulai Investigasi Skema Penipuan Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pihak berwenang Prancis tengah menganalisis Pandora Papers setelah 600 nama warganya ada di dalam dokumen yang bocor itu.

Delegasi menteri untuk akun publik di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Oliver Dussopt mengatakan pihaknya tengah meninjau apakah mereka yang masuk dalam daftar Pandora Papers terlibat dalam skema penipuan pajak.

"Bersama dengan Menteri Keuangan Bruno Le Maire, kami telah mengeluarkan arahan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Publik untuk menganalisis semua materi yang diterbitkan, menuntut pelakunya, dan melihat apakah warga Prancis terlibat dalam penipuan skala besar ini," ujar Dussopt pada sesi majelis rendah di parlemen pada Selasa (5/10).


Sementara itu, pada awal pekan, pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel mendesak mereka yang terlibat dalam penipuan pajak untuk menghadapi hukuman penjara yang berat.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk mempekerjakan 15 ribu inspektur pajar demi mengendalikan kejahatan keuangan.

Menurut surat kabar Le Monde, ada 600 warga negara Prancis yang terdaftar di Pandora Papers. Tetapi mereka juga mungkin merupakan wajib pajak di negara lain.

Salah satu kasus merupakan mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus mantan Menteri Keuangan Prancis, Dominique Strauss-Kahn yang mengaku telah menjadi penduduk Maroko sejak 2013.

Pandora Papers disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setelah dua tahun investigasi. Dokumen ini mengungkap lebih dari 35 pemimpin global saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat di seluruh dunia, yang dilaporkan menggunakan surga pajak dan menyembunyikan pendapatan mereka di luar negeri.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya