Anggota DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net
Dalam pidato upacara peringatan HUT ke-76 TNI, Presiden Joko Widodo menyarankan agar anggaran belanja pertahanan digeser menjadi investasi. Sehingga Industri pertahanan dalam negeri bisa berkembang dan lebih mandiri dalam penyediaan alutsista.
Menyikapi hal tersebut, politisi senior PKS Muhammad Nasir Djamil berpendapat, selama ini anggaran dasar TNI masih minimalis dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Pada 2021, Kemenhan RI hanya mengantongi anggaran Rp134,254 triliun. Sedangkan untuk alutsista sebesar Rp39,02 triliun atau 29,06 persen dari total anggaran.
"Indonesia masih sangat rendah anggaran untuk alat utama sistem persenjataan kita, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Timor Leste, apalagi Singapura,†ucap Nasir kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/10).
Nasir mengapresiasi saran presiden tersebut. Namun dia mempertanyakan keberanian kementerian terkait, seperti BUMN dan Kemenkeu, mengalokasikan anggaran belanja TNI untuk investasi tersebut.
"Keinginan presiden patut kita apresiasi, tapi beranikah Presiden mengalokasikan anggaran alutsista di atas 2 persen dari produk domestik bruto kita? Selama ini anggaran lebih besar untuk belanja pegawai dan dukungan manajemen lainnya di kementerian pertahanan,†paparnya.
Ditambahkan legislator DPR RI asal Aceh ini, BUMN yang selama ini punya tanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana alutsista diberikan kemandirian untuk memproduksi dan investasi seperti yang diinginkan oleh presiden.
"Karena presiden yang punya mau, tentu tak susah merealisasikannya. Tapi apakah presiden mau merealisasikannya? Kita berharap kementerian terkait segera melakukan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan keinginan presiden itu,†tutupnya.
