Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Tolak Tax Amnesty Hingga Kenaikan PPN, Alasan PKS Tolak RUU KUP

SELASA, 05 OKTOBER 2021 | 09:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menjadi yang paling tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Tentu ada alasan yang melatarbelakangi penolakan PKS atas RUU KUP.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan sejumlah alasan mengapa PKS menolak RUU KUP atau yang disebut juga sebagai RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Salah satunya, kata Mardani, PKS keberatan dengan akan dilaksanakannya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Pada RUU KUP, tax amnesty dikemas dengan nama voluntary asset disclosure.

"Di antaranya PKS menolak voluntary asset disclosure yang sebenarnya menurut para ahli dan publik itu merupakan 'tax Amnesty/Pengampunan Pajak' jilid II," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (5/10).

Lanjut Mardani, PKS juga keberatan jika ada penambahan beban pajak pada wajib pajak perorangan. Contoh pada RUU KUP adalah pengenaan pajak karbon untuk wajib pajak orang pribadi.

"Seharusnya pajak karbon dikenakan hanya kepada perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dan zat berbahaya lain, khususnya PLTU batubara, tidak termasuk WP orang pribadi," jelasnya.

Alasan lain yang membuat PKS menolak RUU KUP adalah kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen.

PKS juga tidak setuju jika barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial masuk dalam daftar barang atau jasa kena pajak (BJKP).

"Walau saat ini pemerintah mengenakan tarif nol persen, namun dengan menjadi BJKP, barang dan jasa tersebut suatu ketika bisa dikenakan pajak," terangnya.

Selain itu, PKS juga telah memperjuangkan agar batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) naik dari Rp4,5 juta menjadi Rp8 juta. Namun, usulan PKS itu ditolak pemerintah.

PKS, kata anggota Komisi II DPR RI ini, mengusulkan agar ada norma baru yaitu penghasilan bruto tidak kena pajak (PBTKP) untuk UMKM. Hal ini khususnya bagi UMKM yang dengan omzet Rp1 miliar per tahun.

"Sayangnya pemerintah hanya menyetujui PBTKP sebesar Rp500 juta per tahun dan hanya untuk wajib pajak orang pribadi," tuturnya.

Terakhir, PKS menolak perluasan cukai yang membebani rakyat. Seperti produk plastik dan minuman berpemanis.

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

UPDATE

Tidak Ingin Indonesia Pecah Seperti Uni Soviet, Tito Bagikan 10 Juta Bendera

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:23

Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Telah Dihentikan, Pakar Hukum: Terlapor Berhak Laporkan Balik

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:12

BTN Gelar IPEX 2022 KPR Merdeka Berbunga Murah

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:10

Demokrat Doakan Koalisi Gerindra-PKB Langgeng

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:51

Gerindra-PKB Resmi Koalisi, Demokrat: Kami dengan Nasdem dan PKS juga Intens, Tapi…

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:50

Gudang Kembang Api Meledak, Sejumlah Pengunjung Mal Armenia Tewas

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:43

Shinta Pulang

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:32

Polandia Akan Hentikan Pemberian Visa untuk Warga Negara Rusia

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:25

Penembakan di Bandara Canberra, Satu Tersangka Ditangkap

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:13

Kumpul di Surabaya, KIB Satukan Visi Indonesia Lolos dari Middle Income Trap

Senin, 15 Agustus 2022 | 07:58

Selengkapnya