Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net
Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) yang bernilai 60 miliar dolar menjadi salah satu kebanggaan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan.
Berulang kali, Khan menyebut CPEC akan mendorong pembangunan sosial-ekonomi di Pakistan, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja skala besar.
Tapi hingga saat ini, setelah kurang lebih delapan tahun disepakati, CPEC tidak memberikan pengaruh signifikan.
Data dari Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan (PIDE) menunjukkan, 24 persen orang yang memiliki setidaknya gelar sarjana tidak memiliki pekerjaan.
Menurut
India Narrative, angka tersebut tidak memberikan gambaran sebenarnya. Lantaran banyak orang berpendidikan yang menganggur akhirnya mencoba mendaftarkan diri ke pendidikan yang lebih tinggi karena putus asa. Sehingga angka sebenarnya bisa lebih tinggi.
Seorang mantan diplomat Rajiv Dogra menilai, CPEC memang memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjadi
job generator.
"Adalah keliru bahwa CPEC akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja. Investasi CPEC yang substansial telah digunakan untuk membangun jalan raya dan jalan raya, oleh karena itu ini bukan pengganda pekerjaan," jelasnya.
Selain itu, Dogra menambahkan, dalam hal statistik, Pakistan adalah masyarakat yang buram dan data ketenagakerjaan tidak mencakup beberapa sektor termasuk pertanian.
Dogra juga mengatakan bahwa proyek-proyek CPEC memiliki tingkat bunga yang tinggi dan bagian dari pendapatan yang dihasilkan masuk ke China, menyisakan sedikit untuk Pakistan.
Pada Juli hingga Juni tahun lalu, total aliran FDI yang masuk ke Pakistan diperkirakan sebesar 1,87 miliar dolar AS. Itu turun dari 2,598 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.
China sendiri merupakan investor terbesar Pakistan. Sebagian dari keseluruhan FDI ke Pakistan dari China diarahkan ke CPEC.
Tetapi dalam beberapa waktu terakhir, China menyatakan keprihatinannya atas situasi keamanan yang memburuk setelah serentetan serangan teror.
Selain itu, risiko korupsi yang tinggi juga menjadi perhatian yang menjadi penghambat masuknya perusahaan asing ke negara tersebut. Terlebih Pakistan belum menandatangani Konvensi Anti-Korupsi OECD.
