Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net
Jepang resmi memilih Fumio Kishida sebagai perdana menteri ke-100 pada Senin (4/10) waktu setempat. Bersamaan dengan itu, diumumkan pula susunan kabinet barunya, sebuah pos baru yang ditetapkan untuk fokus pada China.
Analis Beijing menyoroti kabinet bentukan Kishida itu akan menghadapi sebuah ujian besar: bagaimana menyeimbangkan hubungan Jepang dengan AS dan China.
Kishida, pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, terpilih pada Senin sebagai perdana menteri baru, membentuk kabinet baru yang diharapkan dapat mempromosikan pemulihan ekonomi Jepang yang terdampak pandemi Covid-19.
Di kabinet barunya, Kishida menunjuk 13 orang yang baru pertama kali menduduki jabatan menteri. Di antaranya Daishiro Yamagiwa sebagai Menteri Revitalisasi Ekonomi dan Takayuki Kobayashi sebagai Menteri Keamanan Ekonomi. Keduanya akan berkolaborasi untuk keamanan ekonomi dengan tanggung jawab menyusun strategi nasional yang dirancang untuk mengakhiri pemborosan kekayaan intelektual Jepang.
Xiang Haoyu, seorang peneliti di Institut Studi Internasional China, mengatakan bahwa susunan pemerintahan Kishida tidak mengejutkan.
“Kishida tampaknya memiliki keinginan untuk menyeimbangkan semua faktor dalam LDP yang berkuasa, yang menunjukkan kepribadiannya yang berhati-hati dan ingin menjaga stabilitas," katanya, seperti dikutip dari
Global Times, Senin (4/10).
Sebelumnya, Kishida pernah berjanji jkika ia terpilih maka ia akan membuat jabatan penasihat khusus perdana menteri yang menangani masalah hak asasi manusia. Penasihat tersebut akan menangani hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang China dan Hong Kong.
“China akan mengawasi apakah pemerintahan Kishida akan mencoba memainkan 'kartu hak asasi manusia' melawan China di masa depan, dengan meningkatkan tekanan pada China pada isu-isu yang berkaitan dengan Hong Kong dan Xinjiang," kata Xiang.
Kishida menjabat sebagai menteri luar negeri Jepang dari 2012 hingga 2017 dan juga bekerja sebagai kepala kebijakan LDP.
Xiang mencatat bahwa selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri, Kishida dengan setia mempromosikan pesan diplomatik Abe.
"Setelah menjadi perdana menteri, Kishida kemungkinan akan tetap berpegang pada aliansi Jepang-AS, fokus pada memajukan apa yang disebut strategi Indo-Pasifik, dan meningkatkan anggaran untuk pertahanan. Namun, apakah terobosan dapat dibuat dalam diplomasi tetangga adalah ujian nyata bagi Kishida," kata Xiang.
