Berita

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus/Net

Politik

Lodewijk Paulus Jelaskan Alasan Baleg Berkunjung Langsung ke Brazil dan Ekuador

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 13:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Brazil dan Ekuador menjadi topik hangat belakangan ini. Rencana kunjungan ini terkait pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Persoalan utamanya adalah mengapa Baleg DPR RI harus melakukan perjalanan langsung saat teknologi untuk melakukan pertemuan virtual sudah memadai. Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 belum cukup untuk dikatakan pulih.

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjelaskan bahwa rencana kunjungan dimaksudkan untuk melihat situasi riil di dua negara tersebut.


Dia tidak ingin, jika pertemuan dilakukan virtual akan terjadi pembahasan sekadar formalitas dengan orang-orang yang sudah disiapkan.

"Kalau kita dengan Zoom kita cenderung ketemu dengan orang-orang yang memang sudah disiapkan. Tetapi kalau on the spot, tentu kita bisa bebas mendatangi titik-titik yang kita harapkan," kata Lodewijk di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).

Lodewijk memandang, pertemuan virtual memiliki perbedaan signifikan dengan kunjungan langsung. Salah satunya, adalah keterbatasan waktu dan sudut pandang jika studi dilakukan secara virtual.

"Masukan-masukan itu (untuk membahas RUU PKS) yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, tidak disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan," katanya.

Selain dengan otoritas pemerintah negara tujuan, lanjut Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini, dengan kunjungan langsung juga memungkinkan mendapatkan masukan dari masyarakat langsung.

Tidak terkecuali oleh kalangan yang punya rekam jejak sebagai pelaku kekerasan pada perempuan.

"Tetapi dengan itu (kunjungan langsung) kita lihat kumpul sekelompok orang, kita bisa mendengarkan apa keluhan dia, bagaimana implementasi yang mungkin juga kita datangi terkait orang-orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan itu, kita akan cari masukan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya