Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Menteri Kesehatan Israel Nitzan Horowitz/Net
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerima kunjungan delegasi Israel. Itu adalah pertemuan kedua antara kedua belah pihak dalam sebulan terakhir.
Pertemuan dilakukan di Ramallah pada Minggu malam (3/10). Delegasi Israel meliputi Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz, Menteri Kerjasama Regional Issawi Freij dan wakilnya Michal Rozin. Semua berasal dari partai sayap kiri Meretz, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
Kantor berita resmi Palestina,
Wafa melaporkan, Abbas menyampaikan beberapa hal kepada pihak Israel.
"Presiden menggarisbawahi pentingnya mengakhiri pendudukan Israel dan mencapai perdamaian yang adil dan global sesuai dengan resolusi internasional," lapor
Wafa.
Abbas juga menekankan perlunya untuk mengakhiri permukiman Israel, dan untuk mengakhiri pengusiran paksa keluarga Palestina dari berbagai bagian Yerusalem Timur yang diduduki.
Sementara itu, para delegasi Israel menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua negara untuk konflik, untuk negara Palestina yang merdeka dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
"Kami memiliki misi yang sama. Untuk menjaga harapan perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara," tulis Horowitz kemudian di Twitter, sembari mengunggah fotonya bersama Abbas.
Pemimpin Meretz, Horowitz, telah dikritik keras oleh sayap kanan di Israel atas pertemuannya dengan Abbas.
Pada akhir Agustus, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengunjungi markas Otoritas Palestina untuk berbicara dengan Abbas, pertemuan resmi pertama di tingkat ini dalam beberapa tahun.
Tetapi setelah pembicaraan itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa tidak ada proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan Palestina, dan tidak akan ada satu pun yang dilakukan.
Pertemuan pada Minggu terjadi ketika para pemimpin gerakan Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, mengadakan pembicaraan di ibukota Mesir, Kairo, mengenai kemungkinan pertukaran tahanan dengan Israel.
Berbicara di Majelis Umum PBB pada 24 September lalu, Abbas memberi Israel satu tahun untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki, jika gagal dia tidak akan lagi mengakui Israel berdasarkan perbatasan 1967.
Israel secara ilegal mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan menganggap semua kota sebagai ibukotanya. Palestina sendiri ingin Yerusalem Timur menjadi ibukota negara.
