Berita

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Efektif Tekan Anggaran, Gerindra Setujui Usulan Pemerintah Pemilu Digelar 15 Mei 2024

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengusulkan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Menanggapi wacana tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan dukungan dan menyambut baik.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian partainya setuju dengan usulan pemerintah.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," kata pria yang juga Wakil Ketua DPR RI itu, Minggu (3/10).


Dasco menjelaskan, pertimbangan Gerindra mendukung wacana pemungutan suara pada 15 Mei itu adalah demi efektivitas dan efisiensi Pemilu 2024.

"Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya, seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Dasco, kebutuhan anggaran juga perlu diperhatikan, mengingat porsi anggaran negara untuk Pemilu yang memang terbatas.

Dijelaskan Dasco, dengan pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 maka konsekuensinya adalah jeda waktu kampanye pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) menjadi lebih pendek.

Dengan demikian, ditambahkan Dasco, akan berdampak pada kebutuhan anggaran penyelenggaran pemilihan langsung itu tidak akan membengkak dan jadi beban negara.  

"Sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara,” demikian kata Dasco.

Sejauh ini, Partai Nasdem, Partai Golkar menyatakan setuju dengan usulan pemerintah. Sedangkan PDIP masih meminta pemerintah melakukan kajian mendalam.

Argumentasi Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, jika digelar pada 15 Mei, maka masa kampanye bertepatan dengan momentum bulan suci ramadhan yang sangat diagungkan oleh umat Islam.

Sementara yang tidak setuju dengan usulan pemerintah adalah PPP dan PKB.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya