Berita

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Efektif Tekan Anggaran, Gerindra Setujui Usulan Pemerintah Pemilu Digelar 15 Mei 2024

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengusulkan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Menanggapi wacana tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan dukungan dan menyambut baik.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian partainya setuju dengan usulan pemerintah.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," kata pria yang juga Wakil Ketua DPR RI itu, Minggu (3/10).


Dasco menjelaskan, pertimbangan Gerindra mendukung wacana pemungutan suara pada 15 Mei itu adalah demi efektivitas dan efisiensi Pemilu 2024.

"Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya, seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Dasco, kebutuhan anggaran juga perlu diperhatikan, mengingat porsi anggaran negara untuk Pemilu yang memang terbatas.

Dijelaskan Dasco, dengan pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 maka konsekuensinya adalah jeda waktu kampanye pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) menjadi lebih pendek.

Dengan demikian, ditambahkan Dasco, akan berdampak pada kebutuhan anggaran penyelenggaran pemilihan langsung itu tidak akan membengkak dan jadi beban negara.  

"Sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara,” demikian kata Dasco.

Sejauh ini, Partai Nasdem, Partai Golkar menyatakan setuju dengan usulan pemerintah. Sedangkan PDIP masih meminta pemerintah melakukan kajian mendalam.

Argumentasi Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, jika digelar pada 15 Mei, maka masa kampanye bertepatan dengan momentum bulan suci ramadhan yang sangat diagungkan oleh umat Islam.

Sementara yang tidak setuju dengan usulan pemerintah adalah PPP dan PKB.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya