Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Realisasi Dana Otsus Aceh Bervariasi di Sejumlah Daerah

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 17:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Capaian realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sejumlah daerah di Provinsi Aceh bervariasi. Untuk itu, realisasi anggaran tersebut harus dipercepat dan tepat penggunaanya.

Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Brigjen Didik Agung Widjanarko, dalam rapat koordinasi Sekda se-Aceh dalam rangka membahas upaya percepatan MCP, dana otsus, dana desa, dan pelaksanaan vaksinasi secara virtual, Jumat (1/10).

“Dana Otsus juga harus dipastikan memberi kualitas yang baik terhadap pembangunan di Aceh,” kata Didik, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Jumat (1/10)


Di samping itu, Didik juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atas capaian angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Aceh. Di mana hingga awal semester IV tahun 2021 ini angka MCP Aceh berada di atas rata-rata nasional.

Capaian rata-rata MCP Provinsi Aceh hingga awal Semester IV 2022, berada di angka 41,31 persen. Sementara capaian rata-rata nasional adalah 32 persen.

Dari semua kabupaten/kota, tercatat ada 6 kabupaten yang telah berada di angka 75 persen, 17 kabupaten di atas 25-50 persen, dan 1 kabupaten yaitu Subulussalam yang berada di bawah 25 persen.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian realisasi dana otsus dengan menggelar rapat koordinasi dan melakukan monitoring,” ujar Sekreatris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen, Ibrahim.

Terkait realisasi dana desa, Ibrahim berjanji akan melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap desa yang masih rendah realisasi pencairan dana desanya. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan desa guna mempercepat pencairan.

“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, proses administrasinya akan dipercepat,” ujar Ibrahim.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya