Berita

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dukovany/Net

Dunia

Diplomat Rusia Kecam Praha yang Tidak mengikutsertakan Beijing dan Moskow dalam Tender Pembangunan Pembangkit Nuklir di Ceko

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Ceko untuk mengecualikan China dan Rusia dari kerja sama membangun unit listrik baru di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NPP) Dukovany, mendapat kecaman keras dari Rusia.

Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Alexey Zaitsev mengatakan hal itu sebagai diskriminatif.

"Sangat disesalkan bahwa Praha telah melakukan pendekatan politis yang bertentangan dengan logika ekonomi dan merugikan kepentingan bisnis Ceko yang relevan," katanya, dalam konferensi pers Kamis (30/9).


Presiden Ceko Milos Zeman menandatangani undang-undang yang sebelumnya disetujui oleh kedua majelis parlemen Ceko tentang langkah-langkah untuk transisi Republik Ceko ke energi rendah emisi.

Menurur Zaitsev, undang-undang tersebut bertujuan mendiskriminasi calon peserta dari Rusia dan China dalam proyek memperluas PLTN Dukovany Ceko. Ia menduga ide itu adalah inisiatif oposisi liberal sayap kanan.

Undang-undang tersebut menetapkan mekanisme lain yang menghalangi partisipasi perusahaan Rusia dan China dalam proyek nuklir Ceko, kata diplomat itu.

"Undang-undang tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi pemasok dari negara-negara yang menjadi anggota Perjanjian WTO 1996, sementara Rusia dan China bukan pihak dalam perjanjian itu," katanya, seperti dikutip dari Tass.

Zaitsev  mengingatkan, bukan rahasia bahwa perusahaan negara Rosatom, yang tidak hanya pemimpin di sektor tenaga nuklir global tetapi juga mitra lama dan tradisional Republik Ceko, bermaksud untuk berpartisipasi dalam tender untuk memperluas PLTN Ceko.  

"Bukankah selama beberapa dekade Rosatom selalu bekerja sama dengan Ceko," ujarnya.

Pembangunan unit daya baru di PLTN Dukovany akan dimulai paling cepat pada tahun 2029 dan uji coba dijadwalkan pada tahun 2036.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya