Berita

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dukovany/Net

Dunia

Diplomat Rusia Kecam Praha yang Tidak mengikutsertakan Beijing dan Moskow dalam Tender Pembangunan Pembangkit Nuklir di Ceko

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Ceko untuk mengecualikan China dan Rusia dari kerja sama membangun unit listrik baru di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NPP) Dukovany, mendapat kecaman keras dari Rusia.

Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Alexey Zaitsev mengatakan hal itu sebagai diskriminatif.

"Sangat disesalkan bahwa Praha telah melakukan pendekatan politis yang bertentangan dengan logika ekonomi dan merugikan kepentingan bisnis Ceko yang relevan," katanya, dalam konferensi pers Kamis (30/9).


Presiden Ceko Milos Zeman menandatangani undang-undang yang sebelumnya disetujui oleh kedua majelis parlemen Ceko tentang langkah-langkah untuk transisi Republik Ceko ke energi rendah emisi.

Menurur Zaitsev, undang-undang tersebut bertujuan mendiskriminasi calon peserta dari Rusia dan China dalam proyek memperluas PLTN Dukovany Ceko. Ia menduga ide itu adalah inisiatif oposisi liberal sayap kanan.

Undang-undang tersebut menetapkan mekanisme lain yang menghalangi partisipasi perusahaan Rusia dan China dalam proyek nuklir Ceko, kata diplomat itu.

"Undang-undang tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi pemasok dari negara-negara yang menjadi anggota Perjanjian WTO 1996, sementara Rusia dan China bukan pihak dalam perjanjian itu," katanya, seperti dikutip dari Tass.

Zaitsev  mengingatkan, bukan rahasia bahwa perusahaan negara Rosatom, yang tidak hanya pemimpin di sektor tenaga nuklir global tetapi juga mitra lama dan tradisional Republik Ceko, bermaksud untuk berpartisipasi dalam tender untuk memperluas PLTN Ceko.  

"Bukankah selama beberapa dekade Rosatom selalu bekerja sama dengan Ceko," ujarnya.

Pembangunan unit daya baru di PLTN Dukovany akan dimulai paling cepat pada tahun 2029 dan uji coba dijadwalkan pada tahun 2036.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya