Berita

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dukovany/Net

Dunia

Diplomat Rusia Kecam Praha yang Tidak mengikutsertakan Beijing dan Moskow dalam Tender Pembangunan Pembangkit Nuklir di Ceko

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Ceko untuk mengecualikan China dan Rusia dari kerja sama membangun unit listrik baru di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NPP) Dukovany, mendapat kecaman keras dari Rusia.

Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Alexey Zaitsev mengatakan hal itu sebagai diskriminatif.

"Sangat disesalkan bahwa Praha telah melakukan pendekatan politis yang bertentangan dengan logika ekonomi dan merugikan kepentingan bisnis Ceko yang relevan," katanya, dalam konferensi pers Kamis (30/9).


Presiden Ceko Milos Zeman menandatangani undang-undang yang sebelumnya disetujui oleh kedua majelis parlemen Ceko tentang langkah-langkah untuk transisi Republik Ceko ke energi rendah emisi.

Menurur Zaitsev, undang-undang tersebut bertujuan mendiskriminasi calon peserta dari Rusia dan China dalam proyek memperluas PLTN Dukovany Ceko. Ia menduga ide itu adalah inisiatif oposisi liberal sayap kanan.

Undang-undang tersebut menetapkan mekanisme lain yang menghalangi partisipasi perusahaan Rusia dan China dalam proyek nuklir Ceko, kata diplomat itu.

"Undang-undang tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi pemasok dari negara-negara yang menjadi anggota Perjanjian WTO 1996, sementara Rusia dan China bukan pihak dalam perjanjian itu," katanya, seperti dikutip dari Tass.

Zaitsev  mengingatkan, bukan rahasia bahwa perusahaan negara Rosatom, yang tidak hanya pemimpin di sektor tenaga nuklir global tetapi juga mitra lama dan tradisional Republik Ceko, bermaksud untuk berpartisipasi dalam tender untuk memperluas PLTN Ceko.  

"Bukankah selama beberapa dekade Rosatom selalu bekerja sama dengan Ceko," ujarnya.

Pembangunan unit daya baru di PLTN Dukovany akan dimulai paling cepat pada tahun 2029 dan uji coba dijadwalkan pada tahun 2036.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya