Tuntut Pemecatan Hasan Aminuddin, Ratusan Santri Geruduk Kantor DPRD Probolinggo

Ratusan santri yang tergabung Aliansi Santri Probolinggo menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Pajarakan, Kamis siang (30/9).

Mereka menuntut agar semua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Aksi ratusan santri ini diawali dengan long march sejauh 1 kilometer dari lapangan Pajarakan hingga ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka pun membentangkan spanduk yang bertuliskan "Aliansi Santri Probolinggo Mendukung KPK, usut tuntas Korupsi di Kabupaten Probolinggo".

Selain itu, mereka juga membentangkan poster kecaman terhadap Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang tertangkap KPK.

Di antaranya "Hasan Tantri, Kualat Poro Kiai" dan "Reformasi Pengurus NU Kabupaten Probolinggo dan Kraksaan".

Korlap aksi, Deni Ilhami mengatakan, kalau Hasan Aminuddin yang juga menjabat sebagai Muhtasyar PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, harus dipecat sebagai pengurus NU.

"Muhtasyar PCNU di Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan dijabat oleh orang yang tidak faham Al Quran dan Hadist. Apalagi tersandung hukum yang sekarang mondok di KPK sana," tegas Deni, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan aksi masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo ditemui langsung oleh para pimpinan dewan. Mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, serta Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Jon Junaidi, dan Lukman Hakim.

Menanggapi permintaan pengunjuk rasa, Lukman Hakim mengatakan, pihaknya bersama para pimpinan lainnya akan menemui tokoh NU.

"Nanti kita akan menemui tokoh kiai yang berpengaruh di NU, untuk menyampaikan permintaan aliansi para santri ini," ujarnya.

Sebagai wujud dukungan, para Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo juga membubuhkan tandatangan yang di bawa oleh perwakilan.

"Karena hukum ini merupakan panglima tertinggi. Sehingga kita mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut tuntas," pungkas Lukman.