Berita

Ratusan santri melakukan long march menuju Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo/RMOLJatim

Nusantara

Tuntut Pemecatan Hasan Aminuddin, Ratusan Santri Geruduk Kantor DPRD Probolinggo

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ratusan santri yang tergabung Aliansi Santri Probolinggo menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Pajarakan, Kamis siang (30/9).

Mereka menuntut agar semua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Aksi ratusan santri ini diawali dengan long march sejauh 1 kilometer dari lapangan Pajarakan hingga ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka pun membentangkan spanduk yang bertuliskan "Aliansi Santri Probolinggo Mendukung KPK, usut tuntas Korupsi di Kabupaten Probolinggo".

Selain itu, mereka juga membentangkan poster kecaman terhadap Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang tertangkap KPK.

Di antaranya "Hasan Tantri, Kualat Poro Kiai" dan "Reformasi Pengurus NU Kabupaten Probolinggo dan Kraksaan".

Korlap aksi, Deni Ilhami mengatakan, kalau Hasan Aminuddin yang juga menjabat sebagai Muhtasyar PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, harus dipecat sebagai pengurus NU.

"Muhtasyar PCNU di Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan dijabat oleh orang yang tidak faham Al Quran dan Hadist. Apalagi tersandung hukum yang sekarang mondok di KPK sana," tegas Deni, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan aksi masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo ditemui langsung oleh para pimpinan dewan. Mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, serta Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Jon Junaidi, dan Lukman Hakim.

Menanggapi permintaan pengunjuk rasa, Lukman Hakim mengatakan, pihaknya bersama para pimpinan lainnya akan menemui tokoh NU.

"Nanti kita akan menemui tokoh kiai yang berpengaruh di NU, untuk menyampaikan permintaan aliansi para santri ini," ujarnya.

Sebagai wujud dukungan, para Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo juga membubuhkan tandatangan yang di bawa oleh perwakilan.

"Karena hukum ini merupakan panglima tertinggi. Sehingga kita mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut tuntas," pungkas Lukman.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Perketat Skrining, Hanya Calhaj Sehat Berangkat ke Tanah Suci

Sabtu, 20 April 2024 | 19:26

Gerindra Masih Kaji Figur Internal untuk Pilkada Pesawaran

Sabtu, 20 April 2024 | 18:52

Punya Catatan Buruk, Pengamat: Suharto Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA

Sabtu, 20 April 2024 | 18:24

Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Refly Harun Yakin Hakim MK Sedang Diintervensi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:35

Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:31

Panglima TNI dan Kapolri Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Sabtu, 20 April 2024 | 17:18

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Selamatkan Indonesia, MK Harus Kabulkan Petitum Paslon 03

Sabtu, 20 April 2024 | 16:53

Jelang Putusan MK, Tim Hukum Paslon 01 dan 03 Gelar Diskusi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 16:14

Keliru Berantas Judi Online, Pemerintah Hanya Tutup Situsnya tapi Pelaku Dibiarkan Berkeliaran

Sabtu, 20 April 2024 | 15:51

Selengkapnya