Berita

Menteri Vaksin Jepang Taro Kono/Net

Dunia

Jepang Menunggu Pemimpin Baru, Ini Sikap Kebijakan Ekonomi Empat Kandidat

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jepang akan menemukan siapa yang menggantikan posisi Perdana Menteri Yoshihide Suga, hanya beberapa jam lagi menuju pemungutan suara yang akan berlangsung pada Rabu (29/9) waktu setepat.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa akan memberikan suara dalam pemilihan Rabu, dengan Menteri Vaksin Taro Kono yang diperhitungkan sebagai yang terdepan dalam persaingan.

Menyusul di belakangnya ada mantan menteri luar negeri Fumio Kishida, mantan menteri dalam negeri Sanae Takaichi, dan Seiko Noda dari sayap liberal partai yang semakin menipis.
Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Keempat calon telah membuka kampanye pada akhir pekan lalu. Selama kampanye, keempatnya mencoba memaparkan sikap kebijakan ekonomi utama yang mereka ambil.

Taro Kono misalnya. Selama menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas deregulasi, Kono menyerukan pengeluaran yang ditargetkan untuk bidang-bidang pertumbuhan seperti energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G secara nasional.

Kono meminta negara perlu mengisi kesenjangan output ekonomi sebesar 200 miliar dolar AS, namun dia menolak mengomentari ukuran paket bantuan baru untuk meredam dampak pandemi virus corona.

Kono mengkritik kebijakan 'Abenomics' mantan perdana menteri Shinzo Abe yang menurutnya gagal, dan ia mengusulkan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan yang menaikkan upah, seperti dikutip dari USA Today.

Sementara Fumio Kishid, berjanji jika ia menjadi pemimpin maka konsolidasi fiskal akan menjadi pilar kebijakan utama. Dia juga menyuarakan keraguan atas kebijakan ultra-longgar Bank Sentral Japan (BOJ) dengan mengatakan pada 2018 bahwa stimulus tidak dapat bertahan selamanya.

"Reformasi fiskal adalah arah yang harus kita tuju pada akhirnya, meskipun kita tidak akan mencoba untuk mengisi defisit Jepang dengan kenaikan pajak segera," kata Kishid pada akhir pekan lalu. Seperti dikutip dari Reuters.

Dia menekankan perlunya mendistribusikan lebih banyak kekayaan ke rumah tangga, berbeda dengan fokus Abenomics untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan harapan manfaat pada akhirnya akan mengalir ke penerima upah.

Sanae Takaichi bertekad ia akan membawa versi Abenomics yang telah direnovasi, menjadikan proposal kebijakannya yang paling reflasi di antara para kandidat.

Takaichi, mengacu pada visi ekonominya sebagai "Sanaenomics", mengatakan Jepang harus membekukan tujuan untuk menyeimbangkan anggaran sampai inflasi mencapai target 2 persen bank sentral, sehingga kebijakan fiskal dan moneter tetap ekspansif.

Dalam debat kebijakan pada hari Sabtu, Takaichi mengatakan anggaran tambahan tahun ini harus ditargetkan dengan fokus pada bantuan pandemi. Paket yang lebih besar dengan mempertimbangkan kebijakan barunya dapat disesuaikan dalam anggaran negara tahun depan, katanya.

Seiko Noda selama kampanyenya telah menawarkan beberapa petunjuk tentang sikapnya terhadap kebijakan ekonomi termasuk apakah Jepang membutuhkan dukungan fiskal dan moneter yang lebih berani.

Dalam pidato kebijakannya, Noda mengatakan Jepang harus fokus mengatasi populasi yang semakin berkurang, yang "menimbulkan pukulan besar bagi ekonomi" dengan menyusutkan konsumen dan pekerja Jepang.

"Kami membutuhkan strategi pertumbuhan yang menempatkan anak-anak di pusat," katanya, menyerukan penerbitan "obligasi anak" untuk mendanai langkah-langkah membangun masyarakat yang mendukung melahirkan anak.

Lalu, siapakah yang unggul untuk menggantikan Suga? Jepang Menunggu Pemimpin Baru. Siapa pun dia, akan berurusan dengan ekonomi Jepang yang saat ini terpukul oleh pembatasan darurat virus corona dan permasalahan politik dalam dan luar negeri Jepang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya