Berita

Menteri Vaksin Jepang Taro Kono/Net

Dunia

Jepang Menunggu Pemimpin Baru, Ini Sikap Kebijakan Ekonomi Empat Kandidat

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jepang akan menemukan siapa yang menggantikan posisi Perdana Menteri Yoshihide Suga, hanya beberapa jam lagi menuju pemungutan suara yang akan berlangsung pada Rabu (29/9) waktu setepat.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa akan memberikan suara dalam pemilihan Rabu, dengan Menteri Vaksin Taro Kono yang diperhitungkan sebagai yang terdepan dalam persaingan.

Menyusul di belakangnya ada mantan menteri luar negeri Fumio Kishida, mantan menteri dalam negeri Sanae Takaichi, dan Seiko Noda dari sayap liberal partai yang semakin menipis.
Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Keempat calon telah membuka kampanye pada akhir pekan lalu. Selama kampanye, keempatnya mencoba memaparkan sikap kebijakan ekonomi utama yang mereka ambil.

Taro Kono misalnya. Selama menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas deregulasi, Kono menyerukan pengeluaran yang ditargetkan untuk bidang-bidang pertumbuhan seperti energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G secara nasional.

Kono meminta negara perlu mengisi kesenjangan output ekonomi sebesar 200 miliar dolar AS, namun dia menolak mengomentari ukuran paket bantuan baru untuk meredam dampak pandemi virus corona.

Kono mengkritik kebijakan 'Abenomics' mantan perdana menteri Shinzo Abe yang menurutnya gagal, dan ia mengusulkan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan yang menaikkan upah, seperti dikutip dari USA Today.

Sementara Fumio Kishid, berjanji jika ia menjadi pemimpin maka konsolidasi fiskal akan menjadi pilar kebijakan utama. Dia juga menyuarakan keraguan atas kebijakan ultra-longgar Bank Sentral Japan (BOJ) dengan mengatakan pada 2018 bahwa stimulus tidak dapat bertahan selamanya.

"Reformasi fiskal adalah arah yang harus kita tuju pada akhirnya, meskipun kita tidak akan mencoba untuk mengisi defisit Jepang dengan kenaikan pajak segera," kata Kishid pada akhir pekan lalu. Seperti dikutip dari Reuters.

Dia menekankan perlunya mendistribusikan lebih banyak kekayaan ke rumah tangga, berbeda dengan fokus Abenomics untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan harapan manfaat pada akhirnya akan mengalir ke penerima upah.

Sanae Takaichi bertekad ia akan membawa versi Abenomics yang telah direnovasi, menjadikan proposal kebijakannya yang paling reflasi di antara para kandidat.

Takaichi, mengacu pada visi ekonominya sebagai "Sanaenomics", mengatakan Jepang harus membekukan tujuan untuk menyeimbangkan anggaran sampai inflasi mencapai target 2 persen bank sentral, sehingga kebijakan fiskal dan moneter tetap ekspansif.

Dalam debat kebijakan pada hari Sabtu, Takaichi mengatakan anggaran tambahan tahun ini harus ditargetkan dengan fokus pada bantuan pandemi. Paket yang lebih besar dengan mempertimbangkan kebijakan barunya dapat disesuaikan dalam anggaran negara tahun depan, katanya.

Seiko Noda selama kampanyenya telah menawarkan beberapa petunjuk tentang sikapnya terhadap kebijakan ekonomi termasuk apakah Jepang membutuhkan dukungan fiskal dan moneter yang lebih berani.

Dalam pidato kebijakannya, Noda mengatakan Jepang harus fokus mengatasi populasi yang semakin berkurang, yang "menimbulkan pukulan besar bagi ekonomi" dengan menyusutkan konsumen dan pekerja Jepang.

"Kami membutuhkan strategi pertumbuhan yang menempatkan anak-anak di pusat," katanya, menyerukan penerbitan "obligasi anak" untuk mendanai langkah-langkah membangun masyarakat yang mendukung melahirkan anak.

Lalu, siapakah yang unggul untuk menggantikan Suga? Jepang Menunggu Pemimpin Baru. Siapa pun dia, akan berurusan dengan ekonomi Jepang yang saat ini terpukul oleh pembatasan darurat virus corona dan permasalahan politik dalam dan luar negeri Jepang.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya