Berita

Said Didu dan Eko Kunthadi/Repro

Politik

Adu Debat dengan Eko Kunthadi, Said Didu: Harusnya Pangkostrad Buat Diorama Pengganti

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perdebatan pembongkaran diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad masih terus menjadi perbincangan masyarakat.

Perdebatan ini pun juga terjadi antara pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dengan pegiat media sosial, Eko Kunthadi saat di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

Dalam acara itu, Eko mengatakan bahwa problem yang terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang mengaitkan pembongkaran diorama dengan kebangkitan PKI.


"Problemnya sekarang, ketika ada orang kait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah yang simpel, dan kita belum tahu status patung itu, apakah benar aset negara atau secara pribadi. Kalau itu aset negara ya bisa di-tracking," ujar Eko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Diambilnya kembali diorama oleh Letjen (Purn) TNI AY Nasution sebagai pengagas merupakan hal biasa layaknya seorang pensiunan yang mengambil barang pribadi yang tertinggal.

"Iya sama kaya orang pensiunan, ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan enggak masalah. Kan bisa seperti itu," kata Eko.

Hal itu berbeda dengan pendapat Said Didu. Mantan Sekretaris BUMN ini menilai jika diorama yang menggambarkan peristiwa 1 Oktober 1965 dianggap sangat penting, pasti akan diganti dengan diorama yang serupa.

"Minimal dia mengganti, karena sudah di museum. Anggaplah bukan aset negara, 'ini punya saya', tapi saya menduga bukan punya dia (AY Nasution), yakin saya. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung (Pangkostrad) menganggap itu peristiwa penting, maka 'sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting'," jelas Said Didu.

Sehingga, Said Didu menilai terdapat dua kombinasi terjadinya pembongkaran diorama. Yaitu, tidak menganggap peristiwa penting, tetapi publik masih menganggap itu peristiwa penting.

"Kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat, 'tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh', kira-kira gitu," kata Said.

Tak selesai di situ, Eko kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa saat ini diorama PKI yang masih berdiri di tempat lain, termasuk sejarah peristiwa Lubang Buaya.

"Itu banyak banget dan masih ada sampai sekarang. Saya setuju kalau ini aset negara, kita tracking karena enggak boleh dihilangkan. Tetapi jangan buru-buru menarik (kesimpulan) bahwa ini adalah problemnya PKI," terang Eko.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya