Berita

Said Didu dan Eko Kunthadi/Repro

Politik

Adu Debat dengan Eko Kunthadi, Said Didu: Harusnya Pangkostrad Buat Diorama Pengganti

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perdebatan pembongkaran diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad masih terus menjadi perbincangan masyarakat.

Perdebatan ini pun juga terjadi antara pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dengan pegiat media sosial, Eko Kunthadi saat di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

Dalam acara itu, Eko mengatakan bahwa problem yang terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang mengaitkan pembongkaran diorama dengan kebangkitan PKI.


"Problemnya sekarang, ketika ada orang kait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah yang simpel, dan kita belum tahu status patung itu, apakah benar aset negara atau secara pribadi. Kalau itu aset negara ya bisa di-tracking," ujar Eko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Diambilnya kembali diorama oleh Letjen (Purn) TNI AY Nasution sebagai pengagas merupakan hal biasa layaknya seorang pensiunan yang mengambil barang pribadi yang tertinggal.

"Iya sama kaya orang pensiunan, ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan enggak masalah. Kan bisa seperti itu," kata Eko.

Hal itu berbeda dengan pendapat Said Didu. Mantan Sekretaris BUMN ini menilai jika diorama yang menggambarkan peristiwa 1 Oktober 1965 dianggap sangat penting, pasti akan diganti dengan diorama yang serupa.

"Minimal dia mengganti, karena sudah di museum. Anggaplah bukan aset negara, 'ini punya saya', tapi saya menduga bukan punya dia (AY Nasution), yakin saya. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung (Pangkostrad) menganggap itu peristiwa penting, maka 'sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting'," jelas Said Didu.

Sehingga, Said Didu menilai terdapat dua kombinasi terjadinya pembongkaran diorama. Yaitu, tidak menganggap peristiwa penting, tetapi publik masih menganggap itu peristiwa penting.

"Kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat, 'tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh', kira-kira gitu," kata Said.

Tak selesai di situ, Eko kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa saat ini diorama PKI yang masih berdiri di tempat lain, termasuk sejarah peristiwa Lubang Buaya.

"Itu banyak banget dan masih ada sampai sekarang. Saya setuju kalau ini aset negara, kita tracking karena enggak boleh dihilangkan. Tetapi jangan buru-buru menarik (kesimpulan) bahwa ini adalah problemnya PKI," terang Eko.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya