Berita

Dutabesar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins/Net

Dunia

AUKUS Sudah Dipikirkan dengan Matang, Tak Akan Beri Australia Kemampuan Senjata Nuklir

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemitraan pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) telah memicu kekhawatiran banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu isu yang disoroti adalah dukungan Inggris dan AS untuk membantu Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri RI, telah menyatakan keprihatinannya, dan khawatir jika AUKUS bisa memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan. Hal serupa juga disampaikan oleh Malaysia.

Tetapi Dutabesar Inggris untuk RI dan Timor Leste, Owen Jenkins menegaskan, AUKUS tidak akan memberikan Australia teknologi senjata nuklir seperti yang dikhawatirkan.


"Propeler kapal selam itu nantinya menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam akan membawa senjata nuklir," ujarnya dalam sebuah kuliah tamu yang digelar pada pekan lalu (Rabu, 22/9).

Jenskins menekankan, kerjasama pertahanan di antara negara-negara AUKUS bukan baru kali ini terjadi. Inggris dan Australia sudah berkolaborasi sejak 1914, sementara Inggris dan AS sudah menjalin kerjasama selama 60 tahun.

Terlebih, ia menggarisbawahi, AUKUS bukan sebuah perjanjian atau pakta, tetapi sebatas pengelolaan keamanan.

"(AUKUS) telah melalui proses jangka panjang dan kerjasama panjang... Kami memiliki komitmen untuk mendorong kerjasama bilateral dan multilateral dalam menghadapi kompleksitas tantangan global," jelas Jenkins.

"Sebagai produsen kapal selam, kami harus bekerja sama dengan negara lain, dan AUKUS tidak akan mengarah pada transfer teknologi senjata nuklir," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Selasa (28/9) menyoroti kehadiran AUKUS yang menurutnya bisa mengarah ke Perang Dingin baru.

Dalam sebuah pertemuan dengan Uni Eropa, Wang mengatakan AUKUS bisa memicu perlombaan senjata dan pelanggaran terhadap proliferasi nuklir.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya