Berita

Nelayan Muara Baru, Jakarta Utara/Ist

Nusantara

Himpunan Nelayan Ancam Mogok Massal di Pelabuhan Muara Baru Selama Seminggu

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaku usaha dan nelayan akan melakukan mogok massal dan stop operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara hari ini. Mereka yang akan melakukan mogok masal berasal dari Himpunan Nelayan Purse Seine.

Aksi ini rencannaya akan berlangsung selama seminggu ke depan dan akan berdampak pada aktivitas bongkar muat, cold storage, perbengkelan, pasar ikan, pergudangan, toko spare part, makanan, dan lainnya.

Mogok massal ini sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 yang dinilai memberatkan nelayan. Sebab, dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan tarif perolehan negara bukan pajak atau PNBP hingga 600 persen.


"Kita keberatan dengan diterbitkan PP 85/2021 yang menaikan pungutan hasil perikanan tarif PNBP hingga 600 persen. Ini merugikan para pelaku usaha dan nelayan di Indonesia," kata Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara, James Then dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/9).

Aturan tersebut dinilai sangat memberatkan para nelayan dan pelaku usaha. Apalagi, saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Tanah Air yang juga berimbas pada industri perikanan.

"Saat kondisi pandemi Covid-19 ini, berdasarkan hitungan PP 75 yang lama, kami mau usaha pun agak sulit sekali karena PNBP sudah pernah naik 400 sampai 500 persen," kata James Then.

Belum lagi, selama dua tahun belakangan hasil tangkapan diklaim menurun hingga 50 persen. Selain itu, biaya spare part alat tangkap seperti jaring, tali, dan lainnya itu mengalami kenaikan.

Mereka pun mengancam tidak akan memperpanjang izin bila pemerintah ngotot menerapkan tarif PNBP berdasarkan PP 85/2021.

"Kalau PP 85/2021 tidak dicabut dan kenaikan PHP tidak dibatalkan, maka kami akan melakukan mogok tingkat nasional," tambah senorang nelayan di Dermaga Muara Baru, Kajol.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya