Berita

Ilustrasi PTM/Ist

Politik

PTM Harus Jamin Keselamatan Siswa dan Guru, Evaluasi Berkala dan Penguatan Mitigasi Wajib Dilakukan

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 14:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Idealnya, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas digelar saat terjadi tren penurunan kasus secara signifikan, atau penularan Covid-19 di masyarakat mulai terkendali seperti saat ini.

Namun walau kasus sudah turun, bukan berarti tidak ada potensi penularan. Itulah kenapa pembukaan sekolah harus benar-benar menjamin keselamatan siswa dan guru dari Covid-19.

Nah, salah satu strategi agar tidak terjadi penularan selama PTM terbatas sehingga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan adalah, daerah secara berkala melakukan evaluasi dan terus menguatkan mitigasi atau pencegahan Covid-19 di semua sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas.

Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) harus memimpin dan memantau langsung PTM terbatas di wilayahnya masing-masing. Konsentrasi penuh kepala daerah terhadap pelaksanaan PTM terbatas ini penting agar kebijakan pembukaan sekolah ini bisa berkelanjutan dan terus mengedepankan keselamatan peserta didik dan tenaga pengajar.

Agar PTM terbatas bisa berkelanjutan, evaluasi secara berkala wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan kepada publik.

“Kita berharap tren penurunan kasus di Indonesia terus terjadi dan pandemi bisa semakin terkendali sehingga PTM terbatas bisa berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan PTM terbatas semaksimal mungkin harus mendukung upaya kita untuk terus mengendalikan pandemi yang saat ini trennya sudah mulai membaik," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

"Artinya, semua celah yang berpotensi terjadinya penularan di sekolah harus ditutup rapat-rapat. Menutup semua celah ini bisa dilakukan jika semua daerah melakukan evaluasi PTM terbatas secara berkala dan terus menerus melakukan penguatan mitigasi Covid-19 di sekolah-sekolah,” sambungnya.

Ditambahkan Fahira, berbagai penguatan mitigasi Covid-19 selama PTM terbatas harus mendapat prioritas tinggi. Salah satu bentuk mitigasi adalah evaluasi menyeluruh protokol kesehatan saat anak berangkat sekolah, saat di sekolah, dan pulang sekolah yang dilakukan secara berkala.

Evaluasi berguna untuk mengidentifikasi dan menutup celah terjadinya penularan dan menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) secara terus menerus untuk mencegah munculnya kasus positif saat PTM terbatas berlangsung.

Selain itu, aktivitas pengamatan yang sistematis dan terus menerus situasi penularan Covid-19 (surveilans) selama PTM terbatas terutama melalui tes, tracing, dan treatment (3T) menjadi pilihan utama untuk menutup celah terjadinya potensi penularan.

“Kita semua tentunya sangat berharap PTM terbatas ini berjalan aman tanpa ada satupun terjadi kasus penularan, sehingga ke depan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berkelanjutan," ucapnya.

"Untuk memastikan tidak terjadi penularan selama PTM terbatas ini, kita harus memaksimalkan dan optimalkan kegiatan evaluasi berkala, penguatan mitigasi dan surveilans untuk menutup semua potensi penularan,” pungkas Senator Jakarta ini.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya