Berita

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Repro

Politik

Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 12:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan Pemilu Serentak pada 15 Mei 2024 yang disampaikan pemerintah akan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, baik KPU maupun Komisi II DPR RI sudah satu pandangan bahwa pemilu 2024 digelar bulan Februari. Hal itu sebagaimana hasil kesepakatan dalam rapat kerja beberapa waktu lalu.

"Jadi, pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat KPU dan tentu DPR dalam hal ini Komisi II,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (29/9).


Legislator dari Fraksi PKS in menyampaikan, hal yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu 2024 yakni pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak harus berkualitas dan menghasilkan kepala pemerintahan yang baik.

“Serta perwakilan rakyat yang berkualitas, baik di pusat ataupun daerah. Karena hakikatnya, pemilu dan pilkada adalah memilih eksekutif dan legislatif yang akan bekerja untuk rakyat. Ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan pemilih terhadap para calonnya,” katanya.

Dengan digelarnya pemilu Februari 2024, maka waktu untuk penyelesaian sengketa pemilu legislatif dan pemilu presiden serta penetapan hasil pemilu cukup panjang dengan jadwal pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sendiri diagendakan digelar November 2024.

Oleh sebab itu, Mardani meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan KPU dan Komisi II DPR RI. Karena dengan waktu yang cukup, makan beban kerja penyelenggaran pemilu juga tidak terlalu berat.

"Terakhir, opsi KPU yang Februari lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya