Berita

Data temuan Survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik pada lembaga negara/Net

Politik

Andi Yusran: TNI Lebih Dipercaya Publik karena Tugasnya Tidak Bersentuhan Langsung dengan Keseharian Masyarakat

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 10:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan Survei Indikator yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih dipercaya ketimbang institusi kepresidenan dipandang sebagai hal lumrah.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, dalam menjalankan tugasnya TNI memiliki tugas tidak langsung yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Imbasnya, TNI mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi.

Pendapat Andi, lembaga kepresidenan mengalami resistensi tinggi karena langsung bersentuhan dengan kehidupan keseharian masyarakat. Apalagi, perilaku kabinet dan elite pemerintah secara umum juga menjadi tanggung jawab Presiden.


"Tugas langsung bersentuhan dengan keseharian rakyat sehingga tingkat resistensinya pun menjadi lebih besar, kondisi dan prilaku kabinet dan elite pemerintah secara umum menjadi bagian tanggung jawab presiden," demikian pendapat Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (28/9).

Lebih lanjut, Andi menganalisa kepercayaan publik terus menurun ditambah faktor perilaku negatif oknum aparatur sipil negara (ASN).

Fakta-fakta itu dalam pandangan Andi akan menjadi tambahan tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

"Perilaku negatif dari aparatur sipil negara akhirnya menjadi ‘beban’ presiden dan itu yang membuat persepsi publik menjadi rendah," pungkasnya.

Temuan Survei Indikator Politik Indonesia, 90 persen masyarakat cukup percaya pada TNI, hanya 7 persen yang tidak dipercaya.

Presiden Jokowi menjadi urutan kedua. Hasilnya hanya 82 persen yang menyatakan percaya pada lembaga kepela pemerintahan itu. Sebanyak 15 persen menyatakan tidak percaya pada lembaga Presiden.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam medio 17 sampai 21 September 2021.

Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya