Data temuan Survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik pada lembaga negara/Net
Temuan Survei Indikator yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih dipercaya ketimbang institusi kepresidenan dipandang sebagai hal lumrah.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, dalam menjalankan tugasnya TNI memiliki tugas tidak langsung yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Imbasnya, TNI mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi.
Pendapat Andi, lembaga kepresidenan mengalami resistensi tinggi karena langsung bersentuhan dengan kehidupan keseharian masyarakat. Apalagi, perilaku kabinet dan elite pemerintah secara umum juga menjadi tanggung jawab Presiden.
"Tugas langsung bersentuhan dengan keseharian rakyat sehingga tingkat resistensinya pun menjadi lebih besar, kondisi dan prilaku kabinet dan elite pemerintah secara umum menjadi bagian tanggung jawab presiden," demikian pendapat Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (28/9).
Lebih lanjut, Andi menganalisa kepercayaan publik terus menurun ditambah faktor perilaku negatif oknum aparatur sipil negara (ASN).
Fakta-fakta itu dalam pandangan Andi akan menjadi tambahan tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
"Perilaku negatif dari aparatur sipil negara akhirnya menjadi ‘beban’ presiden dan itu yang membuat persepsi publik menjadi rendah," pungkasnya.
Temuan Survei Indikator Politik Indonesia, 90 persen masyarakat cukup percaya pada TNI, hanya 7 persen yang tidak dipercaya.
Presiden Jokowi menjadi urutan kedua. Hasilnya hanya 82 persen yang menyatakan percaya pada lembaga kepela pemerintahan itu. Sebanyak 15 persen menyatakan tidak percaya pada lembaga Presiden.
Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam medio 17 sampai 21 September 2021.
Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.
