Berita

Hasil survei Indikator Politik Indonesia atas kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara/Repro

Politik

Jeblok di Survei, Parpol dan DPR Harus Ubah Perilaku agar Disukai Rakyat

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para pelaku politik di DPR RI dan partai politik perlu melakukan pembenahan perilaku agar bisa dipercaya masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan kepercaayaan publik kepada DPR RI dan partai politik masih jauh bila dibandingkan dengan lembaga lain seperti TNI dan presiden.

Menurut Ahmad Ali, penurunan indeks demokrasi dan kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR terjadi karena perilaku koruptif, eksklusif, juga kerap berbohong yang sudah terkesan sudah melekat.


"Perilaku ini yang membuat kita semakin berjarak dengan masyarakat. Perilaku ini yang membuat lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat," ungkap Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (27/9).

Ditegaskan Ali, parpol akan sulit mengubah citra jika masih berjarak dengan masyarakat.

"Maka, partai politik bersama anggotanya harus mulai berbenah diri, melakukan pendekatan, dan mengubah perilaku,” imbuhnya.

Dalam survei Indikator, institusi TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat, dengan persentase 90 persen percaya, 7 persen sedikit percaya, dan tiga persen tidak menjawab. Di posisi kedua, ada Presiden dengan tingkat kepercayaannya mencapai 82 persen dan 15 persen responden menyatakan sedikit percaya.

Lalu, Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen, sedikit percaya 24 persen. Dilanjutkan KPK dengan tingkat kepercayaan 65 persen, sedikit percaya 26 persen. Sedangkan DPR RI tingkat kepecayaan hanya 50 persen, 36 persen sedikit percaya, dan 9 persen tidak percaya.

Partai politik paling buncit dengan 48 persen percaya, 37 sedikit percaya, 9 persen tidak percaya. Sisanya tidak menjawab. Survei ini dilakukan pada 17 sampai 21 September 2021 kepada 1200 responden mengggunakan metode simple random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya