Berita

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan/Repro

Politik

Antisipasi Kembalinya Komunis, Prof. Bagir Manan Minta Masyarakat Perkuat Amalkan Pancasila

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 02:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ideologi komunisme berpotensi kembali berkembang di Indonesia, meski sceara gerakan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah udah dibubarkan dan dilarang secara tegas kehadirannya melalui Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966.

Namun, hal ini menjadi satu konsen yang ada dibenak mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan. Pasalnya, ia melihat dasar ideologi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, kerap tidak direalisasikan oleh masyarakat.

Menurutnya, minimnya pengamalan Pancasila bisa membuka ruang bibit gerakan kelompok komunis di Indonesia bisa kembali hidup.


"Tingkah laku politik tingkah laku ekonomi, tingkah laku sosial kita, tidak mencerminkan Pancasila," tutur Bagir dalam diskusi virtual Forum Diskusi Guru Besar dan Doctor Insan Cita, bertajuk 'TNI vs PKI', Minggu malam (26/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bagir turut memperingatkan mayorita peserta diskusi yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), agar meneliti ihwal indikasi perwujudan komunisme.

"Pertanyaannya adalah apakah kita mantan alumni HMI berani tidak ngomong, berani tidak mengoreksi itu, mengatakan itu (PKI) tidak benar, itu anti Pancasila," katanya.

Lebih lanjut, Bagir menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila untuk diimplementasikan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga, komunis yang berpotensi hidup dan tumbuh di manapun, selama ada kemiskinan di sebuah negara tersebut, harus diantisipasi.

"Komunisme itu hidup di mana saja di dunia antara lain karena ada kemiskinan, makin miskin makin mudah orang menjadi komunis. Itu sesuai dengan ajaran Islam, kemiskinan itu adalah awal dari kekafiran," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya