Berita

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan/Repro

Politik

Antisipasi Kembalinya Komunis, Prof. Bagir Manan Minta Masyarakat Perkuat Amalkan Pancasila

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 02:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ideologi komunisme berpotensi kembali berkembang di Indonesia, meski sceara gerakan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah udah dibubarkan dan dilarang secara tegas kehadirannya melalui Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966.

Namun, hal ini menjadi satu konsen yang ada dibenak mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan. Pasalnya, ia melihat dasar ideologi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, kerap tidak direalisasikan oleh masyarakat.

Menurutnya, minimnya pengamalan Pancasila bisa membuka ruang bibit gerakan kelompok komunis di Indonesia bisa kembali hidup.


"Tingkah laku politik tingkah laku ekonomi, tingkah laku sosial kita, tidak mencerminkan Pancasila," tutur Bagir dalam diskusi virtual Forum Diskusi Guru Besar dan Doctor Insan Cita, bertajuk 'TNI vs PKI', Minggu malam (26/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bagir turut memperingatkan mayorita peserta diskusi yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), agar meneliti ihwal indikasi perwujudan komunisme.

"Pertanyaannya adalah apakah kita mantan alumni HMI berani tidak ngomong, berani tidak mengoreksi itu, mengatakan itu (PKI) tidak benar, itu anti Pancasila," katanya.

Lebih lanjut, Bagir menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila untuk diimplementasikan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga, komunis yang berpotensi hidup dan tumbuh di manapun, selama ada kemiskinan di sebuah negara tersebut, harus diantisipasi.

"Komunisme itu hidup di mana saja di dunia antara lain karena ada kemiskinan, makin miskin makin mudah orang menjadi komunis. Itu sesuai dengan ajaran Islam, kemiskinan itu adalah awal dari kekafiran," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya