Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng/Net

Publika

Ekonomi Memburuk: Berkaca dari Penjualan BBM Pertamina yang Merosot

Penjualan BBM Menurun Rp 250 triliun pada Tahun 2020 Dibandinkan Tahun 2018
MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021 | 11:47 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PELAJARAN paling berharga tentang pengelolaan ekonomi Indonesia datang dari Pertamina, sebuah cara yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang lazim dalam hal menimbun utang.

Sementara pada saat yang sama pendapatan dan penjualan perusahaan menurun, belanja perusahaan juga menurun, namun anehnya utang meningkat sangat pesat. Utang komersial dengan biaya sangat mahal, ditumpuk di tengah kelesuan ekonomi.

Padahal Pertamina sendiri tidak melihat adanya kesempatan meningkatkan pendapatan,  utamanya dari penjualan BBM di era pandemi, yang sekaligus era transisi energi akibat perubahan iklim, serta era digitalisasi dalam seluruh lini ekonomi yang mengurangi konsumsi energi migas secara otomatis.


Bayangkan saja, Pertamina perusahaan minyak raksasa, mendapatkan kondisi paling buruk antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pergantian direktur Pertamina 2018 tidak membawa perbaikan pada kinerja keuangan perusahaan. Setelah lebih satu dekade gagal membangun infrastruktur kilang satupun.

Perusahaan ini dihantam pendinginan ekonomi paling parah sekarang akibat Covid-19. Penurunan penjualan BBM dan pendapatan Pertamina menurun sekitar 16,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 250-an triliun pada tahun 2020 dibandingkan keadaan tahun 2018.

Sisi lain pertamina menunjukkan mereka hidup dari utang baru untuk membiayai perusahaan. Boleh jadi juga untuk gaji, tunjangan dan bonus direksi.

Memang tidak diketahui tambahan utang sangat besar dalam rangka membiayai keperluan apa? Karena belanja Pertamina sendiri mengalami penurunan significant. Untuk tahun 2021 belanja Pertamina dipangkas Rp 80 triliun di saat pengumuman rencana global bond baru 20 miliar dolar AS.

Patut dipertanyakkan utang Pertamina bertambah dari global bond saja senilai 7,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 105 triliun dalam periode 2018 hingga 2021. Sembari kita menunggu berapa global bond yang ditambah kembali dalam akhir tahun ini dalam rangka mengatasi keadaan keuangan yang collaps.

Namun yang jelas tambahan global bond di tengah melemahnya bisnis BBM pertamina perlu dipertanyakkan penggunaannya secara jelas.

Berkurangnya pendapatan dan penjualan serta berkuranya belanja pada satu sisi, sementara pada sisi lain ada peningkatan significant dalam global bond dan utang pertamina adalah pertanyaan ekonomi politik yang cukup penting,  mengindikasikan bahwa masa depan perusahaan sedang dalam bahaya.

Sedikit lebih berbahaya dengan keadaan yang sedang dihadapi ekonomi indonesia. Sebagaimana  diketahui bahwa global bond Pertamina dikatakan di bawah jaminan penuh pemerintah.

Perlu dipahami bahwa keadaan Pertamina adalah ukuran real keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Penjualan BBM merupakan indikator utama untuk melihat apakah industri dan mobilitas ekonomi sedang berjalan atau tengah lumpuh.

Menjadi masalah ketika dalam keadaan lumpuh namun membiayai badannya dengan timbunan utang, siapa yang akan bayar beban ini di masa depan? Sementara nilai perusahaan di masa depan dikonsumsi oleh pengurus perusahaan di masa sekarang.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya