Berita

Ilustrasi/Repro

Dahlan Iskan

Bagi Hasil

MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021 | 05:17 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

BUDI Irawanto mungkin membayangkan bisa seperti pamannya: Setyo Hartono, Wakil Bupati Bojonegoro sebelum dirinya.

Adik bapaknya itu bisa menjadi wakil bupati selama 10 tahun. Tanpa ada gesekan apa pun dengan Bupati Suyoto. Mereka berpasangan rukun sejak Bojonegoro masih menjadi 10 kabupaten termiskin di Jatim.

Setyo Hartono memang bukan dari partai: Letkol TNI AD, purnawirawan. Suyoto sipil. Kini Hartono menjadi Dirut Perusda Bojonegoro.

Saya pun menghubungi Suyoto: mengapa bisa rukun sampai 10 tahun. Ternyata Suyoto mengaku selalu melibatkan wakilnya itu.

"Semua surat masuk saya disposisikan ke dua orang, Wabub dan Sekda," ujar Suyoto. Waktu itu Suyoto dari PAN. Sekarang ia salah satu ketua DPP Nasdem.

Kalau ada acara yang tidak bisa ia hadiri, Suyoto selalu disposisi ke wakilnya: untuk mewakili atau mewakilkan. Maksudnya: kalau wabub sendiri repot bisa mewakilkan ke pejabat yang lain –atas perintah wabup.

Wawan tidak menyangka ketika giliran dirinya yang jadi wabup tidak menemukan yang dialami pamannya.

Wawan tidak bisa lagi saya hubungi, kemarin. Demikian juga bupati Dr Anna Mu'awanah. Dia tidak menjawab telepon saya.

Tapi umumnya masyarakat Bojonegoro sudah tahu: pertengkaran bupati dan wakilnya itu sulit didamaikan. Terutama juga akibat kemarahan putri Wawan. Yang juga membuat pengaduan sendiri ke polisi. Terpisah dari pengaduan Wawan. Dalam postingan bupati di WA Group itu, nama sang putri memang dibawa-bawa. Itu dia anggap sang bupati telah mencemarkan nama baiknyi.

Pasangan Bupati/Wakil Bupati Bojonegoro ini sebenarnya memang bernasib baik. Begitu mulai menjabat, produksi minyak blok Cepu mencapai puncaknya.

Hebatnya lagi Peraturan Menteri ESDM menguntungkan Bojonegoro. Yakni peraturan tentang bagi hasil minyak untuk daerah.

Menurut peraturan itu, daerah yang mendapat bagi hasil adalah daerah yang ketempatan sumur minyak.

Di blok Cepu itu, sumur minyaknya ada di satu kecamatan di Bojonegoro. Yakni kecamatan paling dekat dengan Cepu. Akibatnya Kabupaten Blora tidak dapat bagian sama sekali.

Padahal lapangan minyak blok Cepu itu ada di bawah tanah Bojonegoro dan Blora. Sumurnya saja yang di Bojonegoro. Cepu adalah satu kecamatan di Kabupaten Blora.

Bupati Blora kini lagi berjuang agar peraturan menteri tersebut diubah. APBD Bojonegoro bisa sebesar Rp 7,5 triliun terutama karena bagi hasil itu.

Blok minyak Cepu memang sangat menguntungkan. Sumur minyaknya tidak dalam. Tekanan minyaknya masih kuat. Kandungan air di dalam minyaknya juga sangat kecil.

Menurut seorang praktisi perminyakan, biaya untuk mengambil minyak di blok Cepu itu hanya sekitar 2 dolar AS/barel. Sedang biaya di blok Rokan, Riau, misalnya, sudah sekitar 20 dolar AS.

Sumur minyak di blok Cepu memang masih perawan. Sedang di Rokan sudah janda tiga kali.

Dengan harga minyak sekitar 70 dolar AS/barel sekarang ini, keuntungan minyak dari blok Cepu memang luar biasa. Ibaratnya, Bupati Anna dan Wabup Wawan benar-benar bisa mandi minyak.

Belum lagi dari saham daerah. UU Migas memang mewajibkan daerah memiliki saham 10 persen di blok setempat. Untuk blok Cepu, Bojonegoro mendapat 5 persen, Blora 5 persen.

Tentu, dua kabupaten itu tidak punya uang untuk setoran modal 5 persen tersebut.

Bojonegoro memilih mengajak swasta untuk sama-sama memegang saham 5 persen itu. Setoran modalnya dibayar oleh swasta. Bojonegoro mendapat bagian keuntungan 25 persen. Partner swastanya 75 persen.

Waktu Suyoto terpilih menjadi bupati 12 tahun lalu, ia minta perjanjian awalnya diubah. Ia melihat Bojonegoro harus bisa mendapat hasil lebih baik.

Suyoto tahu, banyak pihak mempersoalkan isi perjanjian yang dibuat bupati sebelumnya. Untuk itu Suyoto melihatkan KJPP –agar ada pihak ketiga yang memberikan penilaian fair-tidaknya perjanjian yang diperbarui itu.

KJPP adalah Kantor Jasa Penilai Publik. Itu mirip akuntan publik di bidang penilai. KJPP adalah swasta, tapi harus punya izin dari kementerian keuangan.

Suyoto menyarankan para pejabat yang menetapkan tarip atau membuat perjanjian sebaiknya melibatkan KJPP. Agar selamat. Agar tidak tersangkut masalah hukum.

"Awalnya saya ingin membentuk tim ahli. Agar tim ahlilah yang menilai," ujarnya.

Ternyata posisi hukum tim ahli itu lemah. "Tim ahli bisa dibubarkan oleh pejabat yang menggantikan kita," ujar Suyoto. "Posisi hukum KJPP sangat kuat," tambahnya.

Salah satu perbaikan perjanjian yang dilakukan Suyoto adalah: selama belum menghasilkan partner harus membayar Pemda 50.000 dolar AS/tahun.

Blora memilih tidak berpartner. Blora memilih mencari pinjaman ke pemilik uang. Dibayar dari hasil minyak. Setelah lunas, 5 persen itu sepenuhnya milik Blora.

Tiga tahun lagi sudah akan bisa diketahui pola mana yang lebih menguntungkan daerah.

Yang jelas, di Blora, hubungan bupati dan wakilnya rukun-rukun saja. Entah kelak, kalau perjuangan mendapat bagi hasil itu bisa sukses.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:18

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Misbakhun: Dua Tahun Jokowi-Maruf Berhasil Seimbangkan Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:24

Permudah Pembelian Uang Kripto, Walmart Luncurkan ATM Bitcoin

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:21

Tutup Safari Ziarah Walisongo, Bamusi PDIP Panjatkan Doa di Pusara Bung Karno

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:15

Siap Buka Awal November, Thailand Cabut Aturan Jam Malam di 17 Provinsi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:06

Dukung Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen di Tahun 2030, Kadin Luncurkan Net Zero Hub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:02

Tak Kunjung Dapat Kursi Menteri, Mujahid 212 Sarankan PAN Kembali ke Jalan yang Benar dan Rangkul Kembali Amien Rais

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:57

Program Vaksinasi di Inggris Lebih Terserap oleh Orang Usia Lanjut

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:47

HUT ke-22, KKP Tebar 100 Ribu Benih Ikan di Desa Wisata Parung

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:44

Sejumlah Bangunan Publik di Blitar Rusak Akibat Gempa Magnitudo 5,3 di Kabupaten Malang

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:38

Di Hadapan Jokowi, Erick Thohir Uraikan Kontribusi MES untuk Santri dan Ekonomi Indonesia

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:27

Selengkapnya