Vietnam menyatakan kecaman atas pendaratan pesawat yang dilakukan oleh China secara ilegal ke Kepulauan Spratly/Net
Laut China Selatan merupakan kawasan yang tampaknya tidak pernah sepi dari isu, sengketa dan ketegangan.
Baru-baru ini, Vietnam menyatakan kecaman atas pendaratan pesawat yang dilakukan oleh China secara ilegal ke Kepulauan Spratly, atau Vietnam mengenalnya dengan nama Kepulauan Truong Sa. Wilayah ini merupakan gugus kepulauan di Laut China Selatan yang masih disengketakan oleh beberapa negara yang berbatasan langsung, termasuk Vietnam dan China.
Melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (23/9), Vietnam menyatakan penentangan keras terhadap China yang dianggap secara ilegal mendaratkan pesawat angkutnya Y-20 untuk lepas landas dan mendarat secara ilegal di terumbu Fiery Cross, Subi dan Mischief di wilayah Kepulauan Truong Sa. Bagi Vietnam, hal ini merupakan bentuk pelanggaran atas kedaulatannya.
"Vietnam meminta China menghormati kedaulatan Vietnam atas Hoang. Pulau Sa (Paracel) dan Truong Sa, segera hentikan dan jangan ulangi tindakan seperti itu," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang.
Hag menegaskan bahwa tindakan China telah melanggar hukum internasional, meningkatkan militerisasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan masalah maritim antara Vietnam dan China.
"Hormati hukum internasional dan kesadaran bersama di antara para pemimpin Vietnam dan China tentang masalah maritim," sambungnya, sebagaimana dikabarkan
VN Express.
Sementara itu, merujuk pada kabar yang dimuat surat kabar yang dikelola pemerintah China
The Global Times, negeri tirai bambu mendaratkan pesawat di landasan pacu pulau buatan pada 16 September lalu untuk mengangkut tentaranya kembali ke China.
Hang juga meminta China untuk menghormati perkembangan hubungan kerjasama dengan Vietnam.
"Vietnam meminta China memberikan kontribusi praktis, positif dan bertanggung jawab untuk pengembangan hubungan persahabatan dan kerja sama komprehensif antara kedua negara, serta menjaga lingkungan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Laut China Selatan," kata Hang.
Dia menegaskan bahwa Vietnam memiliki dasar hukum dan bukti sejarah yang lengkap untuk menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Paracel dan Spratly sesuai dengan hukum internasional.
