Berita

Departemen Keuangan AS/Net

Dunia

Departemen Keuangan AS Membuka Jalan bagi Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan Sambil Tetap Menegakkan Sanksi Terhadap Taliban

SABTU, 25 SEPTEMBER 2021 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk membuka jalan mengalirkan bantuan ke Afghanistan yang saat ini lumpuh secara ekonomi. AS telah mengeluarkan ijin yang memfasilitasi pergerakan bantuan kemanusiaan dan keuangan AS kepada rakyat Afghanistan.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat (24/9), menegaskan bahwa dua ijin telah dikeluarkan departemen itu.

Satu, mengijinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani, meskipun berada di bawah sanksi. Dua, mengijinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya, seeprti dikutip dari Aljazeera, Sabtu (25/9).


Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, mengatakan mereka telah berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia.

"Pemerintahan Biden akan bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya, tetapi tetap menolak aset untuk Taliban dan entitas lain yang dikenai sanksi," kata Gacki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa diperkirakan 1 juta anak-anak Afghanistan berisiko kelaparan tahun ini, menyerukan negara-negara kaya untuk mengesampingkan pertimbangan politik dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Direktur eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, mengatakan, 10 juta anak perempuan dan laki-laki bergantung pada bantuan kemanusiaan hanya untuk bertahan hidup.

Pejabat pemerintahan Biden juga menekankan bahwa AS akan terus mengizinkan operasi kemanusiaan di Afghanistan meskipun telah memasukkan Taliban dalam daftar kelompok teroris global.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya