Berita

Departemen Keuangan AS/Net

Dunia

Departemen Keuangan AS Membuka Jalan bagi Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan Sambil Tetap Menegakkan Sanksi Terhadap Taliban

SABTU, 25 SEPTEMBER 2021 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk membuka jalan mengalirkan bantuan ke Afghanistan yang saat ini lumpuh secara ekonomi. AS telah mengeluarkan ijin yang memfasilitasi pergerakan bantuan kemanusiaan dan keuangan AS kepada rakyat Afghanistan.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat (24/9), menegaskan bahwa dua ijin telah dikeluarkan departemen itu.

Satu, mengijinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani, meskipun berada di bawah sanksi. Dua, mengijinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya, seeprti dikutip dari Aljazeera, Sabtu (25/9).


Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, mengatakan mereka telah berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia.

"Pemerintahan Biden akan bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya, tetapi tetap menolak aset untuk Taliban dan entitas lain yang dikenai sanksi," kata Gacki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa diperkirakan 1 juta anak-anak Afghanistan berisiko kelaparan tahun ini, menyerukan negara-negara kaya untuk mengesampingkan pertimbangan politik dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Direktur eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, mengatakan, 10 juta anak perempuan dan laki-laki bergantung pada bantuan kemanusiaan hanya untuk bertahan hidup.

Pejabat pemerintahan Biden juga menekankan bahwa AS akan terus mengizinkan operasi kemanusiaan di Afghanistan meskipun telah memasukkan Taliban dalam daftar kelompok teroris global.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya