Berita

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price/Net

Dunia

Amerika Kutuk Rencana Taliban yang Akan Kembali Gunakan Hukuman Ketat di Masa Lalu Termasuk Potong Tangan

SABTU, 25 SEPTEMBER 2021 | 10:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Taliban untuk mengembalikan eksekusi dan pemotongan anggota tubuh sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan di Afghanistan mendapat kecaman dari pemerintah Amerika Serikat.

Kecaman itu dinyatakan langsung oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan pada Jumat (24/9) waktu setempat.

"AS mengutuk rencana Taliban untuk mengembalikan eksekusi dan amputasi sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan di Afghanistan," kata Price, seperti dikutip dari Reuters.


Price mengatakan hukuman merupakan bentukbpelanggaran hak asasi manusia yang jelas.

“Kami berdiri teguh dengan komunitas internasional untuk meminta
pertanggungjawaban para pelaku ini, dari setiap pelanggaran semacam itu," ujarnya.

Pernyataan AS muncul sehari setelah Mullah Nooruddin Turabi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press bahwa eksekusi dan amputasi adalah hukuman perlu diterapkan kembali untuk menjaga keamanan di Afghanistan.

Turabi dalam wawancaranya mengatakan bahwa kelompok itu akan melakukan hukuman yang dianggap pantas dan menuntut masyarakat internasional untuk tidak ikut campur.

“Tidak ada yang bisa mengatur kita seperti apa seharusnya hukum kita. Kami akan mengikuti Islam dan kami akan membuat hukum kami berdasarkan Al-Qur'an," kata Turabi

Turabi mengatakan, pencuri akan dihukum dengan potong tangan, dan untuk perampokan di jalan raya hukumannya adalah potong tangan dan kaki.

“Pemotongan tangan sangat diperlukan untuk keamanan karena efek jeranya," ujar Turabi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya