Berita

Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Terlalu Dominan, Demokrat Anggap Berbahaya Bagi Rezim Jokowi

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 18:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Karena berbagai peran dalam pemerintahan diserahkan atau diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Maka mantan Jenderal bintang empat itu paling dominan diantara menteri Jokowi lainya.

Demikian penilaian Deputi Bappilu Partai Demokrat Andi Nurpati saat menjadi pembicara diskusi virtual Purwa Insitute bertemakan ‘Kinerja Menteri, Siapa yang Paling Progres atau Jeblok?’, Jumat (24/9).

"Kalau istilah masyrakat itu 4 L ya lu lagi lu lagi emang engga ada menteri lain? Bukan tupoksinya juga dia yang bergerak tapikan ditugaskan oleh presiden. Ini yang salah LBPnya atau yang salah presidennya? Dalam menangani misalnya pandemi covid-19,” ucap Andi.


Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Luhut sebagai menko kemaritiman dan investasi tidak perlu mencampuri kementerian lain dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, kata Andi, menteri kesehatan yang dominan namun Presiden Joko Widodo malah memberikan tugas kepada Luhut.

“Kita juga nggak tahu siapa dibalik segalanya ini, intinya baru-baru ini kan pak LBP dikasih lagi tugas ketua lagi untuk mengenai cinta produksi dalam negeri belum lagi yang lain lain sudah banyak banget nggak LPP diberikan tugas sebagai koordinator (PPKM) atau ketua nah ini menjadi Sorotan publik,” katanya.

Dalam pandangannya, menumpuknya kerja satu Menteri atau Kementerian yang dianggap masyarakat melakukan semua urusan, akan menjadikan menteri lainnya akan memiliki kinerja yang pasif.

“Dia mengurusi investasi dan maritim, kok mengurusi juga mengenai kesehatan kok mengurusi juga juga mengenai perekonomian usaha kecil mengurusi juga misalnya macam-macam kita sudah tahu semua sudah diuraikan ini yang menurut saya yang paling berbahaya di rezim pak Jokowi periode kedua ini ada yang terlalu dominan mainnya,” tandas Andi menekankan.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya