Berita

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Rachland Nashidik: Yusril Memihak Moeldoko dan Mendapat Keuntungan dari Praktik Politik Hina

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko mendapat kecaman keras dari Partai Demokrat. Terlebih saat Yusril mengaku netral dan menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.

Menurut politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, sikap tersebut justru memperlihatkan bahwa Yusril secara tidak langsung sedang memihak pada kelompok kuat yang sedang menindas.

"Skandal hina pengambil-alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral (Yusril) dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," urainya kepada wartawan, Jumat siang (24/9).

Rachland juga menilai kepedulian Yusril terhadap demokratisasi parpol justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan.

Sebab, Yusril berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan UU. Atas alasan itu, dia mendesak Mahkamah Agung (MA) agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat.

"Tapi harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai. Bukan cuma Demokrat," kata Rachland.

Dalam keperluan itu, kata Rachland, bisa saja memilih bertindak sebagai profesor tata negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar "kekosongan hukum" yang dia sebut bisa dibahas para legislator.

"Tapi tidak. Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah," sambungnya.

Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus.

Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

"Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat,” tegas Rachland.

Menurutnya, sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan. Apalagi Moeldoko bukan orang miskin dan mampu membeli jasa advokat lain.

"Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Moeldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas," imbuh dia.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Mekanisme Pengaduan Terkait Berita pada Media Massa

Kamis, 19 Januari 2023 | 13:57

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Tiba di KPK, Hercules Ancam Hajar Wartawan

Kamis, 19 Januari 2023 | 10:18

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

UPDATE

Soal Masuk PAN, Begini Reaksi Erick Thohir

Minggu, 29 Januari 2023 | 19:21

Jadi Ketua ASEAN, Indonesia Wajib Memiliki Andil Besar dalam Stabilitas Kawasan

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:54

Kemiskinan jadi Alasan Uwais Ajak Warganet Satukan Tekat Dukung Anies Baswedan

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:43

Yandri Susanto: PAN Sebenarnya Bukan hanya Milik Muhammadiyah

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:12

Diduga Ngebut, Bus Pakistan Jatuh ke Jurang

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:03

Lanjutkan Perjuangan Haji Lulung, Tirta Lunggana Dukung Anies Nyapres

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:50

Gurubesar UGM Ungkap Alasan Harga Beras Mahal Tiap Akhir Tahun, Salah Satunya Akibat Bulog

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:43

Jika Jokowi Berani Tendang Nasdem dari Kabinet, Anies Baswedan Makin Berkibar di Mata Rakyat

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:20

Zulhas Beri Kode Erick Thohir Masuk PAN

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:59

Yandri Susanto Perjuangkan KH Mas Abdurrahman jadi Pahlawan Nasional

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:41

Selengkapnya