Berita

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September/Repro

Politik

Tak Yakin Jokowi Mampu Berantas Mafia Tanah, LQ Indonesia: Mafia Hukum Saja Tidak Dibereskan

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 20:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komitmen Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan agraria dengan memberantas mafia tanah diragukan LQ Indonesia Lawfirm.

Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi mengatakan, pihaknya ragu dnegan komitmen Jokowi memberantas mafia tanah karena masih ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan, yaitu menindak para mafia hukum.

Sehingga, meskipun Jokowi sudah memberikan peringatan kepada Polri agar tidak membekingi mafia tanah dalam urusan sengketa agraria, menurutnya akan sulit komitmen yang disampaikan Kepala Negara dapat terwujud.


Ditambah lagi, Sugi melihat Jokowi sudah berkali-kali melontarkan pemberantasan mafia tanah, namun buktinya sampai sekarang belum ada hasil positif.

"Bagaimana Presiden (Jokowi) mengharapkan Polri untuk menindak mafia tanah jika mafia hukum tidak dibereskan," kata Alvin dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (23/9).

Komitmen Jokowi menyelesaikan setiap masalah agraria dia sampaikan saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," ujar Jokowi diberikan kemarin.

Bahkan, Jokowi memperingatkan aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar tidak ikut bersekongkol dengan mafia tanah. Akan tetapi, ia meminta agar kasus-kasus mafia tanah diusut tuntas.

"Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," tegasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya