Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim/RMOL

Politik

Wakil Ketua Komisi II Keberatan Pemilu 2024 Digelar Mei atau April, Khawatir Ada Politik Transaksional di Pilkada

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan jadwal Pemilu Nasional 2024 yang disampaikan pemerintah, yaitu dari 21 Februari menjadi bulan Mei atau April tidak disepakati Komisi II DPR RI. Karena, terdapat beberapa hal yang pada akhirnya berdampak pada proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menuturkan, pihaknya keberatan dengan usulan pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, lantaran akan ada selisih waktu yang sempit bagi penyelengara untuk lanjut ke urusan tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Semua sudah dihitung, sehingga ideal di 21 Februari," ujar Luqman dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Kamis (23/9).


Dalam perhitungannya, jika pencoblosan Pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024 maka akan ada jarak waktu yang cukup antara tahapan persiapan dan distribusi logistik hingga pengesahan hasil Pemilu, penyelesaian sengketa hasil Pemilu dengan waktu dimulainya pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang maksimal harus dilakukan bulan Agustus 2024.

"Kenapa Agustus? Karena waktu pencoblosannya sudah dikunci oleh UU (Pilkada) November 2024. Kalau sampai Agustus belum didaftarkan atau proses tahapan Pilkada belum bisa dilakukan Ke KPUD, maka akan terjadi penundaan dari November dan itu akan melanggar undang-undang," paparnya.

Maka dari itu, jika pencoblosan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari, maka Lukman mengkalkulasi waktu penyelesaian hasil Pemilu dan termasuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) akan selesai tiga bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD.

"Berkaca Pemilu kemarin kita mempelajari penyelesaian sengketa di MK tiga bulan sampai putusan final. Itu dicapai di bulan Juni Juli (2024) kira-kira, itu harapannya sudah selesai penetapan hasil pemilu plus sengketanya," ucap Lukman.

"Sehingga dengan begitu, harapannya partai-partai, masyarakat, calon-calon kepala daerah sudah memulai bisa memepersiapkan proses pendaftaran, proses seleksi di internal daerahnya masing-masing," imbuhnya.

Namun, lanjut Luqman, apabila waktu Pemilu diundur menjadi Mei atau April, maka proses seleksi dan pendaftaran 514 calon bupati dan atau calon wali kota, ditambah 33 calon gubernur, hanya akan memakan waktu kurang lebih dari satu bulan, dan itu tidak cukup menurutnya.

"Bayangkan, Pilkada Serentak di 514 kabupaten/kota ditambah 33 provinsi, kalau rata-rata satu daerah ada empat pendaftar (calon kepala daerah) saja berarti parpol harus menyeleksi hampir dua ribu lebih calon," katanya

"Kalau waktu hanya sebulan apalagi kurang dari sebulan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah praktik politik transaksional, karena waktu yang ideal tidak berjalan," demikian Luqman.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya