Berita

Juru Bicara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Pemananaman Modal (BKPM), Tina Talisa/Net

Ekbis

Hampir Sebulan Beroperasi, OSS Sudah Terbitkan 205.373 Izin Usaha Mayoritas untuk UMKM

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Setelah beroperasi selama hampir sebulan sejak diluncurkan pada Agustus lalu oleh Presiden Joko Widodo, sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sudah menerbitkan sekitar 200 ribu izin usaha dalam berbegai lingkup.

Juru Bicara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Pemananaman Modal (BKPM), Tina Talisa menerangkan, izin usaha yang diterbitkan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, sistem OSS ini berhasil memberikan NIB kepada usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dari total yang diterbitkan sekitar 200 ribu.

"data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK," ujar Tina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).

Dia merinci, penerbitan NIB selama periode 4 Agustus hingga 18 September 2021 pukul 07.30 WIB adalah sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938. Rekor penerbitan NIB harian terjadi pada Jumat (10/09/2021) sejumlah 13.737.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," imbuhnya.

OSS Berbasis Risiko ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Aturan pelaksana lain yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Di dalam beleid tersebut, mengatur kemudahan bagi pelaku UMK dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

Lebih lanjut, Tina menyatakan bahwa saat ini integrasi sistem dengan kementerian/lembaga terus dipercepat dan disempurnakan. Karena sejauh ini, Sistem OSS Berbasis Risiko masihi dalam tahap 80 persen penyempurnaan dari seluruh fitur dan fungsi yang harus disediakan

Sejalan dengan itu, Tina memastikan komunikasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan.

"Semua masukan, pertanyaan, dan saran dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha sangat bermakna bagi perbaikan dan pengembangan sistem,” pungkasnya.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya