Berita

Ruang sidang PBB/Net

Dunia

Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 16:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut itu seolah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu (22/9), Korea Utara mengatakan bahwa AS dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional.

“Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka,” kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Yonhap.


Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai ‘kejahatan hak asasi manusia’ yang dilakukan oleh AS dan Barat tersebut, yaitu: “memaksa sekitar 470.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan ke dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih dari 10 juta pengungsi.”

Kementerian luar negeri menyebut hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis  yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau lalu mengatakannya sebagai produk 'demokrasi’.

Pernyataan Korut mengacu pada pertemuan DK PBB yang diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul, yang sekarang berada di bawah kendali Taliban setelah AS menarik pasukannya dari negara yang dilanda perang akhir bulan lalu.

Pada pertemuan tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperbaharui mandat Misi Bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif dan penegakan hak asasi manusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya