Berita

Ruang sidang PBB/Net

Dunia

Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 16:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut itu seolah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu (22/9), Korea Utara mengatakan bahwa AS dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional.

“Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka,” kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Yonhap.


Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai ‘kejahatan hak asasi manusia’ yang dilakukan oleh AS dan Barat tersebut, yaitu: “memaksa sekitar 470.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan ke dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih dari 10 juta pengungsi.”

Kementerian luar negeri menyebut hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis  yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau lalu mengatakannya sebagai produk 'demokrasi’.

Pernyataan Korut mengacu pada pertemuan DK PBB yang diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul, yang sekarang berada di bawah kendali Taliban setelah AS menarik pasukannya dari negara yang dilanda perang akhir bulan lalu.

Pada pertemuan tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperbaharui mandat Misi Bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif dan penegakan hak asasi manusia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya