Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Puan Minta Sekolah yang Curi Start PTM Dikenakan Sanksi Penutupan Sementara

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 14:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Terdapat laporan sejumlah sekolah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), padahal belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan pemerintah.

Dari beberapa sekolah yang melanggar aturan PTM ini, ada sebuah SMP di Purbalingga yang menjadi klaster penularan Covid-19, di mana 90 siswa terkonfirmasi positif Corona.

Merespon hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Pemda untuk emmebrikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang telah melanggar PTM, dan termasuk yang berakibat munculnya klaster baru, dalam bentuk ditutup sementara waktu.


Kemudian, Puan juga meminta kepada pihak sekolah yang melanggar  aturan PTM agar melakukan upaya testing dan tracing, serta sterilisasi lokasi sekolah sebelum kembali menerapkan PTM.

"Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).

Khusus untuk Pemda, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini juga meminta agar dilakukan random test Corona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM.

"Itu sebagai bentuk pengawasan," imbuhnya.

Puan juga menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa dan insan pendidikan lainnya, termasuk keluarga mereka.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menuturkan, sekolah pun tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM, apabila tidak mendapat izin orang tua/wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri.

"Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya mengikuti PTM. Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring," demikian Puan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya