Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Ancam Pecat Kader PDIP yang Dukung Ganjar, Hasto Dianggap Tak Paham Aturan Partai

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 05:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presidium Marhaen Indonesia 98, Sahat P Ricky Tambunan, dengan tegas menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terlihat semakin paranoid dan seperti tidak memahami Peraturan Partai.

Menurut Ricky Tambunan, pernyataan resmi Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan pada Selasa (21/9) terkait deklarasi calon presiden semakin menyatakan dirinya tidak memahami aturan partai.

"Semua kader PDI Perjuangan tahu bahwa wewenang itu telah diputuskan menjadi wewenang Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dalam Kongres V Tahun 2019 lalu. Menentukan calon presiden tahun 2024 menjadi mutlak di tangan Ketua Umum Partai," tegas Ricky Tambunan yang merupakan mantan kader sekaligus Pengurus PDI Perjuangan, Selasa (21/9).


Ancaman pemecatan yang dilontarkan Hasto kepada kader partai yang marak mendukung dan deklarasi terhadap Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk menjadi calon presiden di Pemilu tahun 2024 merupakan sikap yang kurang cerdas dan bentuk ketidakmampuannya membaca demokrasi partainya.

"Hasto, saya pikir tidak pernah memahami aturan dan peraturan partai, termasuk AD ART Partai. Sebagai Sekretaris Partai, Hasto kerap memberikan laporan yes moms terhadap Ketua Umum Partai, Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Saya enggak tahu, Ketua Umum tahu enggak bagaimana kesewenang-wenangan Hasto di partai, sehingga melakukan pemecatan-pemecatan terhadap puluhan kader Partai, karena berseberangan dengan DPP, termasuk saya, Sahat P Ricky Tambunan," imbuhnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kata Ricky, harus memaknai demokrasi saat ini telah berkembang pesat. Hasto diminta jangan paranoid. Termasuk Hasto juga harus tahu bahwa kemenangan Pemilu 2014 dan 2019 tidak lepas akibat pengaruh ketokohan Presiden Jokowi.

"Kalau Jokowi, terang-terangan berpihak ke PSI atau partai lain, saya yakin PDIP akan ditinggal pemilih dan simpatisannya di 2024. Sepak terjang dan kebesaran Megawati telah habis sejak Megawati kalah pada Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu," katanya.

Ricky Tambunan pun menyampaikan sarannya, agar Hasto fokus menyerahkan buronan KPK yakni Harun Masiku yang sempat membawa-bawa nama Hasto.

"Pecat Hasto Kristiyanto. Ganti Sekjen PDI Perjuangan. Merdeka!" tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya