Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Marah Negara Anggotanya Dirugikan, Presiden Komisi Eropa Kecam Perlakuan AUKUS terhadap Prancis

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Buntut permasalahan akibat kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Prancis ikut disoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Berbicara kepada CNN pada Senin (20/9), von der Leyen menyatakan kekecewaan UE atas kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa tiga negara dalam pakta AUKUS memiliki 'banyak pertanyaan terbuka yang harus dijawab' atas inisiatif militer yang diumumkan Rabu pekan lalu itu.

"Salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima, jadi kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa," kata von der Leyen.


"Situasinya harus diklarifikasi sebelum Anda melanjutkan bisnis seperti biasa," lanjutnya.

Komentarnya yang menyampaikan keprihatinan blok itu muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertahanan Inggris dan Prancis  dibatalkan di tengah kemarahan Paris tentang kesepakatan itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan rekannya dari Prancis Florence Parly akan berbicara bersama di konferensi think tank Dewan Prancis-Inggris minggu ini, tetapi acara tersebut telah ditunda.

Kritik telah meningkat atas keputusan tiga negara; Australia, Inggris, dan AS, yang menyepakati pakta AUKUS, di mana Canberra akan menerima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington, yang berarti akan membatalkan perjanjian sebelumnya antara Australia dan Prancis. 

Di antara negara-negara lain yang ikut mengecam kesepakatan itu adalah China, yang menyebutnya sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga Malaysia, yang memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir.

Pada  Senin, Korea Utara bergabung dengan mereka yang mengkritik pakta tersebut, menyatakan bahwa Pyongyang siap mengambil tindakan tegas jika itu mengancam keamanan negaranya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya