Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Marah Negara Anggotanya Dirugikan, Presiden Komisi Eropa Kecam Perlakuan AUKUS terhadap Prancis

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Buntut permasalahan akibat kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Prancis ikut disoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Berbicara kepada CNN pada Senin (20/9), von der Leyen menyatakan kekecewaan UE atas kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa tiga negara dalam pakta AUKUS memiliki 'banyak pertanyaan terbuka yang harus dijawab' atas inisiatif militer yang diumumkan Rabu pekan lalu itu.

"Salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima, jadi kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa," kata von der Leyen.


"Situasinya harus diklarifikasi sebelum Anda melanjutkan bisnis seperti biasa," lanjutnya.

Komentarnya yang menyampaikan keprihatinan blok itu muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertahanan Inggris dan Prancis  dibatalkan di tengah kemarahan Paris tentang kesepakatan itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan rekannya dari Prancis Florence Parly akan berbicara bersama di konferensi think tank Dewan Prancis-Inggris minggu ini, tetapi acara tersebut telah ditunda.

Kritik telah meningkat atas keputusan tiga negara; Australia, Inggris, dan AS, yang menyepakati pakta AUKUS, di mana Canberra akan menerima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington, yang berarti akan membatalkan perjanjian sebelumnya antara Australia dan Prancis. 

Di antara negara-negara lain yang ikut mengecam kesepakatan itu adalah China, yang menyebutnya sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga Malaysia, yang memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir.

Pada  Senin, Korea Utara bergabung dengan mereka yang mengkritik pakta tersebut, menyatakan bahwa Pyongyang siap mengambil tindakan tegas jika itu mengancam keamanan negaranya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya