Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Marah Negara Anggotanya Dirugikan, Presiden Komisi Eropa Kecam Perlakuan AUKUS terhadap Prancis

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Buntut permasalahan akibat kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Prancis ikut disoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Berbicara kepada CNN pada Senin (20/9), von der Leyen menyatakan kekecewaan UE atas kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa tiga negara dalam pakta AUKUS memiliki 'banyak pertanyaan terbuka yang harus dijawab' atas inisiatif militer yang diumumkan Rabu pekan lalu itu.

"Salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima, jadi kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa," kata von der Leyen.


"Situasinya harus diklarifikasi sebelum Anda melanjutkan bisnis seperti biasa," lanjutnya.

Komentarnya yang menyampaikan keprihatinan blok itu muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertahanan Inggris dan Prancis  dibatalkan di tengah kemarahan Paris tentang kesepakatan itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan rekannya dari Prancis Florence Parly akan berbicara bersama di konferensi think tank Dewan Prancis-Inggris minggu ini, tetapi acara tersebut telah ditunda.

Kritik telah meningkat atas keputusan tiga negara; Australia, Inggris, dan AS, yang menyepakati pakta AUKUS, di mana Canberra akan menerima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington, yang berarti akan membatalkan perjanjian sebelumnya antara Australia dan Prancis. 

Di antara negara-negara lain yang ikut mengecam kesepakatan itu adalah China, yang menyebutnya sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga Malaysia, yang memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir.

Pada  Senin, Korea Utara bergabung dengan mereka yang mengkritik pakta tersebut, menyatakan bahwa Pyongyang siap mengambil tindakan tegas jika itu mengancam keamanan negaranya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya