Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Marah Negara Anggotanya Dirugikan, Presiden Komisi Eropa Kecam Perlakuan AUKUS terhadap Prancis

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Buntut permasalahan akibat kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Prancis ikut disoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Berbicara kepada CNN pada Senin (20/9), von der Leyen menyatakan kekecewaan UE atas kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa tiga negara dalam pakta AUKUS memiliki 'banyak pertanyaan terbuka yang harus dijawab' atas inisiatif militer yang diumumkan Rabu pekan lalu itu.

"Salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima, jadi kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa," kata von der Leyen.

"Situasinya harus diklarifikasi sebelum Anda melanjutkan bisnis seperti biasa," lanjutnya.

Komentarnya yang menyampaikan keprihatinan blok itu muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertahanan Inggris dan Prancis  dibatalkan di tengah kemarahan Paris tentang kesepakatan itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan rekannya dari Prancis Florence Parly akan berbicara bersama di konferensi think tank Dewan Prancis-Inggris minggu ini, tetapi acara tersebut telah ditunda.

Kritik telah meningkat atas keputusan tiga negara; Australia, Inggris, dan AS, yang menyepakati pakta AUKUS, di mana Canberra akan menerima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington, yang berarti akan membatalkan perjanjian sebelumnya antara Australia dan Prancis. 

Di antara negara-negara lain yang ikut mengecam kesepakatan itu adalah China, yang menyebutnya sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga Malaysia, yang memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir.

Pada  Senin, Korea Utara bergabung dengan mereka yang mengkritik pakta tersebut, menyatakan bahwa Pyongyang siap mengambil tindakan tegas jika itu mengancam keamanan negaranya.

Populer

Jokowi Kumpulkan Kapolda Hingga Kapolres Jelang Apel Akbar Pasukan Berani Mati, Ada Apa?

Kamis, 12 September 2024 | 11:08

Diamnya 4 Institusi Negara Jadi Tanda Akun Fufufafa Milik Gibran

Minggu, 15 September 2024 | 08:14

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Petunjuk Fufufafa Mengarah ke Gibran Makin Bertebaran

Kamis, 12 September 2024 | 19:48

KAHMI Kumpulan Intelektual Banci?

Sabtu, 14 September 2024 | 14:45

UPDATE

Bareskrim Masih Analisis dan Evaluasi Dugaan Pelanggaran di PON XXI

Sabtu, 21 September 2024 | 03:59

Indonesia dan Jerman Berkolaborasi Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Keanekaragaman Hayati

Sabtu, 21 September 2024 | 03:45

Elektabilitas Dedi-Erwan Capai 77 Persen, MQ Iswara: Alhamdulillah

Sabtu, 21 September 2024 | 03:23

PBB Pastikan Suara Ledakan di Kantor DPP Bukan Teror Bom

Sabtu, 21 September 2024 | 02:58

Baru Bergerak Seminggu Elektabilitas Risma Naik Signifikan

Sabtu, 21 September 2024 | 02:29

Tembus Semifinal China Open 2024, Fikri/Daniel Akui Terlambat Panas

Sabtu, 21 September 2024 | 01:59

Ada Sule dan Iwan Bule dalam Tim Pemenangan Dedi-Erwan

Sabtu, 21 September 2024 | 01:41

Seluruh Venue PON XXI Harus Diaudit Investigasi

Sabtu, 21 September 2024 | 01:19

Polisi Ringkus Sindikat Spesialis Rampok Toko di Jaktim

Sabtu, 21 September 2024 | 00:59

Bertemu dengan Presiden Marcos Jr, Prabowo Akui Filipina Mitra Strategis Indonesia

Sabtu, 21 September 2024 | 00:42

Selengkapnya