Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Marah Negara Anggotanya Dirugikan, Presiden Komisi Eropa Kecam Perlakuan AUKUS terhadap Prancis

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Buntut permasalahan akibat kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Prancis ikut disoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Berbicara kepada CNN pada Senin (20/9), von der Leyen menyatakan kekecewaan UE atas kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa tiga negara dalam pakta AUKUS memiliki 'banyak pertanyaan terbuka yang harus dijawab' atas inisiatif militer yang diumumkan Rabu pekan lalu itu.

"Salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima, jadi kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa," kata von der Leyen.


"Situasinya harus diklarifikasi sebelum Anda melanjutkan bisnis seperti biasa," lanjutnya.

Komentarnya yang menyampaikan keprihatinan blok itu muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertahanan Inggris dan Prancis  dibatalkan di tengah kemarahan Paris tentang kesepakatan itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan rekannya dari Prancis Florence Parly akan berbicara bersama di konferensi think tank Dewan Prancis-Inggris minggu ini, tetapi acara tersebut telah ditunda.

Kritik telah meningkat atas keputusan tiga negara; Australia, Inggris, dan AS, yang menyepakati pakta AUKUS, di mana Canberra akan menerima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington, yang berarti akan membatalkan perjanjian sebelumnya antara Australia dan Prancis. 

Di antara negara-negara lain yang ikut mengecam kesepakatan itu adalah China, yang menyebutnya sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab. Selain itu ada juga Malaysia, yang memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir.

Pada  Senin, Korea Utara bergabung dengan mereka yang mengkritik pakta tersebut, menyatakan bahwa Pyongyang siap mengambil tindakan tegas jika itu mengancam keamanan negaranya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya