Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Macron Minta Penjelasan Biden Soal Kemitraan AUKUS yang Rampas Kontraknya dengan Australia

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat berupaya melakukan dialog dengan Prancis menyusul krisis diplomatik atas kisruh kontrak kapal selam nuklir baru-baru ini.

Juru Bicara Pemerintah Prancis, Gabriel Attal, Minggu (19/9/2021) mengatakan bahwa Presiden Joe Biden telah meminta adanya pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Attal menambahkan bahwa di pihak Prancis, ada kejutan dan kemarahan pada awalnya atas hilangnya kesepakatan tersebut yang dipicu oleh kemkitraan AUKUS. Namun, saat ini adalah waktunya untuk bergerak maju.

Tiga negara Australia, Inggris, dan AS membentuk kesepakatan Pakta AUKUS pada Rabu (15/9) yang menyebabkan Prancis kehilangan kontrak penyediaan teknologi kapal selam ke Australia senilai puluhan miliar dolar AS.

Attal mengakui, walau Prancis merasa 'sakit hati' karena seperti 'ditikam dari belakang', tetapi saat ini perlu untuk melihat hal-hal lainnya.

"Yang dipertaruhkan dalam krisis ini adalah strategi (di Pasifik), yang lebih penting daripada pertimbangan komersial, ini yang akan kita bahas,” kata Attal, seperti dikutip dari Euro News, Minggu (19/9).

Macron akan meminta klarifikasi dari pemerintahan Biden. Orang nomor satu di Prancis itu meminta penjelasan dari Biden tentang apa yang menyebabkan hancurnya kepercayaan yang sudah mereka bangun. Kontrak kapal selama antara Prancis dan Australia telah berjalan sejak 2016. Namun, AS 'merampasnya' sehingga Australia membuat perjanjian baru dengan AS.  

"Kami ingin penjelasan," kata Attal. AS harus menjawab untuk apa yang tampak seperti pelanggaran besar.

"Ada momen keterkejutan, kemarahan... Namun, sekarang ini kita harus bergerak maju," ujar Attal.

Sebelumnya, Perdana Menteri Scott Morrison bersikeras bahwa dia dan para menterinya tidak merahasiakan soal Pakta AUKUS dari Prancis.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya