Berita

Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT PBM di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat/Ist

Nusantara

Aktivitas Pertambangan PT PBM Diduga Tanpa Amdal, GeRAK Aceh Barat Minta DLHK dan Penegak Hukum Bersikap Tegas

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 06:11 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, meminta Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya dan penegak hukum menutup aktivitas pertambangan PT Prima Bara Mahadana (PBM) di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir. Aktivitias pertambangan PT PBM diduga dilakukan tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

"Bahwa aktivitas tersebut sudah berlangsung lama dan sama sekali tidak mengantongi izin lingkungan atau Amdal," kata Edy, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Ahad (19/9).

Lanjut Edy, izin lingkungan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.

Sehingga Edy menilai PT PBM tak mengindahkan aturan tentang pertambangan. Terutama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012, Pasal 34 ayat (3) PP 23/2010  disebutkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal tersebut telah mengatur bahwa kegiatan pengolahan yang dilakukan dalam IUP-OP dan dasarnya ada empat syarat untuk pengajuan IUP-OP. Yaitu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan pesyaratan finansial.

Edy menjelaskan, dalam persyaratan lingkungan dan persetujuan dokumen harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Bagaimana mungkin izin AMDAL belum sama sekali dilakukan pengurusan. Namun begitu mudah melakukan aktivitas dengan menggunakan berbagai jenis alat berat," jelas Edy.

Edy mengatakan PT PBM memiliki tahapan kegiatan operasi produksi dengan Nomor SK IUP 190 tahun 2012 dengan luas 2.024 hektar berlaku sejak 15 Febuari 2012 dan berakhir 15 Febuari 2032 diketahui izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat.

"Tentunya kami juga mendesak agar pihak DLHK dan penegak hukum untuk menelusuri siapa pemilik tanah tersebut dan mengetahui siapa saja yang terlibat," kata Edy.

Oleh karena itu, GeRAK Aceh Barat mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami tidak ingin kejadian seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya tidak sesuai dengan izin Amdal dan izin lokasi yang sudah diterbitkan pemerintah daerah setempat," tutup Edy.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya